Breaking News

Pemerintah Diharapkan Terapkan Perda Kos-Kosan

Ketua Pengurus Daerah Wanita Islam Indonesia Kota Bima, Hj Arabiah SPd. Foto FS

Kota Bima, Berita11.com— Sederet kasus pembuangan bayi di kalangan mahasiswa, kasus aborsi, mesum dan foto bugil yang menyeruak di Kota Bima menandakkan degradasi moral di tanah Maja Labo Dahu. Kasus itu menampar banyak pihak, terutama pemerintah, masyarakat dan para ulama. Masalah tersebut juga mengundang perhatian Wanita Islam Indonesia (WII) Kota Bima.

Ketua WII Kota Bima, Hj Arabiah SPd, berharap pemerintah dan legislatif segera menyusun dan menerapkan secara ketat Peraturan Daerah (Perda) tentang kos-kosan. Selain lemahnya pendidikan pada banyak lingkungan, degradasi moral dipicu lemahnya pengawasan terhadap peluang perbuatan amoral. Untuk itu, pemerintah dan legislatif harus segera menyiapkan regulasi. “Kos-kosan menjadi pintu maksiat. Untuk itu harus dibuatkan Perda,” katanya di Rabadompu, Selasa (22/9).

Menurutnya, kasus amoral yang marak terungkap beberapa bulan ini, juga tidak terlepas karena lemahnya pengawasan pada lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Dalam banyak kasus di Kota Bima kasus asusila “diproduksi” dalam kos-kosan. Sehingga semestinya pemerintah dan legislatif menetapkan peraturan mengenai penghuni kos-kosan. “Penghuni kos-kosan harusnya didata. Sebaiknya ada formulir dan harus diwajibkan melaporkan diri ke kepala lingkungan, RW atau RT, sehingga gerak-gerik perbuatan asusila bisa dikontrol. Selama ini tulisan wajib lapor 1x24 jam hanya simbol saja,” katanya.

Arabiah mengaku prihatin dengan sederet kasus amoral yang menyeruak di Kota Bima. Apalagi umumnya dilakukan kalangan pelajar dan mahasiswa. Masalah itu juga mencerminkan lemahnya pendidikan. Saat ini WII dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bima juga memelajari pada tingkat berapa pembinaan Imtaq terputus dalam diri remaja. “Kasus amoral atau asusila mencerminkan lemahnya pendidikan ahlak. Secara formal kalau di tingkat TK dan SD. Tapi saat mulai tingkat SMP siswa mulai enggan mendalami agama misalnya belajar ngaji atau sholat. Mata rantai yang terputus pendidikan ahlak itu menjadi pintu masuk degradasi moral itu. Memang tidak bisa sekolah saja, itu merupakan tugas bersama,” katanya.

Dia berharap, pemerintah dan legislatif membuat payung hukum (Perda) program Kota Bima Berzakat dan Magrib Mengaji. Tidak hanya menjadi semboyang belaka. Regulasi itu penting agar menjadi rujukan aparat terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) mengawal implementasi aturan itu. “Itu kami rasa bisa efektif, kalau sudah ditetapkan dalam bentuk Perda, setidaknya ada payung hukum. Sehingga tidak ada lagi anak-anak, siswa atau remaja yang keliaran saat magrib, tapi mereka mengisi waktu untuk mengaji. Kalau daerah lain bisa mengapa di daerah kita tidak, apalagi kita mayoritas muslim,” katanya.

Sebagai bentuk keprihatinan, WII akan memprogramkan rencana goes to campus melaksanakan pengajian dan zikir bersama. Salahsatunya menjalin kerjsama dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Selama ini, WII Kota Bima bersama Gabungan Organisasi Wanita rutin melaksanakan program goes to school mulai dari tingkat SD hingga SMA.



Reporter: Fachrunnas

Baca Juga :

No comments