Breaking News

Baru 30 Persen Perusahaan yang Urus Hak BPJS Karyawan

Kabid HI Disnakertrans Kabupaten Bima, Leo Moeslim. Foto FS

Bima, Berita11.com— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima mencatat, dari ratusan perusahaan hingga kini baru 30 persen yang mengurus hak karyawan berupa tunjangan hari tua atau iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Pembinaan Perusahaan dan Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Bima, Leo Moeslim M.Ap, menyebutkan, berdasarkan data dinas setempat, perusahaan kategori sedang yang beroperasi di Kabupaten Bima sebanyak 30 perusahaan di antaraan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seperti PT Lam-Lam, PT Mori, sedangkan kategori besar hanya ada satu perusahaan yakni Bima Sakti Mutiara (BSM).

“Untuk kategori perusahaan kecil ada seperti toko-toko. Namun berdasarkan data baru 30 persen yang mengurus BPJS ketenagakerjaan,” katanya kepada Berita11.com di Disnakertrans, Rabu (7/10)
Meskipun di Kabupaten Bima didominasi perusahaan kecil dan sedang, namun rata-rata perusahaan membayar hak karyawan. Misalnya berkaitan ketentuan standar upah minimum kota (UMK) sebesar Rp1,5 juta dan tunjangn hari raya (THR). “Kalau THR dan UMK rata-rata membayar sesuai ketentuan itu. Apalagi sekelas perusahaan besar seperti mutiara di Lambu. Itu bahkan di atas standar yang ditetapkan pemerintah. Kalau UMR kan Cuma satu juta tiga ratus ribu rupiah,” ujar Leo.

Leo menjelaskan, sesuai ketentuan baru tentang BPJS ketenagakerjaan, pembayaran klaim jaminan hari tua atau pesangon minimal setelah lima tahun bekerja. Selama ini klaim di dinas setempat didominasi warga Kabupaten Bima yang bekerja pada perusahaan di Jakarta dan Kalimantan. “Kalau kemarin-kemarin sempat ketentuan itu berubah minimal 10 tahun baru bisa diklaim, tapi sekarang sudah balik lagi minimal lima tahun,” ujarnya.


Reporter: Fachrunnas  

Baca Juga :

No comments