Breaking News

PNS Diancam Dipecat, Paslon Diancam Dibatalkan, Seberapa Efektifkah?

Direktur CEPP UI link STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun MSi. Foto Prem

Bima, Berita11.com— Beberapa pekan terakhir penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Bima getol menebar ancaman terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kampanye dan pasangan calon (Paslon) melalui media massa. Lantas seberapa efektifkah ancaman itu?

Pengamat Politik dari Center for Election and Politcal Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI) link, Dr Ibnu Khaldun, M.Si berharap penyelenggara Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima menunjukan tindakan-tindakan kongkrit berkaitan dengan penegakkan hukum penyelnggaraan Pilkada. Tidak hanya melulu menebar ancaman.

Menurutnya, Panwas memiliki tugas melaksanakan sosialisasi dan membangun kesadaran pemilih. Untuk itu, harus getol menyosialisasikan aturan terkait jenis dan tingkatan pelanggaran beserta konsekuensi hukumnya. Demikian juga dengan KPU, memiliki tanggungjawab mendorong kuantitas pemilih cerdas.



Baca Juga:
Eksistensi Panwas harus Lebih Optimal ketimbang Desk Pilkada





Belum lama ini, KPU, Panwas bersama Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pilkada Kabupaten Bima melaksanakan sosialisasi tentang regulasi baru yang mengatur konsekuensi berat bagi PNS yang terlibat politik praktis dan ancaman bagi Paslon yang terlibat melanggar paraturan. Hal itu bisa saja menimbulkan masalah dan dilema bagi penyelenggara Pilkada jika tidak segera menegakkan aturan.

“Ada aturan yang baru disosialisasikan jika terjadi pelanggaran itu bisa membatalkan pencalonan Paslon, PNS bisa dipecat. Nah, cuma dalam sejarah Pileg, Pilpres dan Pilkada selama ini belum ada pelanggaran-pelanggaran serius ynag bisa membatalkan pencalonan atau Paslon. Selama ini belum ada tindakan-tindakan yang kongkrit yang berkaitan penegakan hukum penyelanggaran Pemilu dan Pilkada,” katanya.

Ibnu menilai, tak ada sosialisasi secara masif yang dilakukan Panwas dalam membangun kesadaran pemilih agar masyarakat memahami aturan main Pilkada secara utuh. Hal itulah yang membuat belum ada efek jera sehingga pelanggaran sering berulang-ulang terjadi.

Mengenai regulasi, menurutnya sudah tidak ada masalah. Peraturan tentang Pemilu dan Pilkada sudah dibuat dan disusun sedemikian rupa agar efektif. Tinggal keberanian penyelenggara Pilkada menegakkan aturan. Apalagi dalam melaksanakan tugas, Panwas memiliki kelompok kerja seperti tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang bisa menelaah dan menerapkan regulasi.

“Artinya secara SDM sudah memiliki, tidak ada masalah dari segi regulasi. Ini perlu keberanian penyelenggara. KPU dan Panwas dan Desk Pilkada terus menyampaikan kepada publik bahwa progres penindakan dan hasil penanganan mereka. PKPU-PKPU sudah sedemikian rupa tertata,” katanya.

Dikatakannya, akumulasi pelanggaran yang kemudian ditandai meningkatnya eskalasi konflik atau tensi politik beberapa pekan terakhir bisa menjadi bola api yang siap meledak menjadi konflik masif menjelang dan pasca Pilkada. Sehingga ekspektasi publik yang menginginkan Pilkada damai dan berkualitas mengalami hambatan. Apalagi jika unjuk kekuatan massa (show force) antar-pasangan calon tak kunjung diantisipasi penyelenggara Pilkada maupun oleh Paslon. Praktik kampanye mestinya tidak melanggar ketertiban umum. Namun harus menjadi momentum untuk mencerdaskan pemilih

“Konsep dasar dan tujuan kampanye itu kan mengubah pemilih tradisional menjadi rasional. Di sini yang masih rendah tingkat kesadaran Paslon dan Timsesnya. Kritik kami juga terhadap KPU, sama sekali atau kurang melakukan pendidikan pemilih,” katanya.

Mestinya penyelenggara Pilkada tidak kaku melaksanakan program atau tahapan Pilkada. Karena tak mesti berkiblat pada anggaran. Namun harus menyusun program cerdas dan terobosan untuk mendongkrak pengetahuan pemilih.  Salahsatu  cara yang efektif bisa dilakukan KPU dan Paslon yaitu cara Focus Discusion Group (FGD) dan program goes to school and campus. Kegiatan itu bisa disisipi pencerahan kepada pemilih pemula untuk rasional dalam memilih berdasarkan program atau visi-misi yang bermutu yang ditawarkan Paslon.

“Ketimbang show force, malah mengganggu ketertiban umum bisa memicu ekskalasi konflik yang beberapa hari ini tensinya meningkat.  Nggak butuh biaya lebih besar, di sekolah kumpulkan yang berusia 17 tahun. Memang selama ini penyelenggara Pilkada, mereka lebih (fokus) pada kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah. Selebihnya itu mereka menganggap ngapain kerja keras,” sentil Ibnu.


Reporter: Fachrunnas

No comments