Breaking News

Dana TP tidak Dilaporkan, Legislatif Anggap Kegagalan Ketua Tim Anggaran Pemda

Politisi Partai Amanat Nasional di DPRD  Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE. Foto Toni

Bima, Berita11.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima terus menyorot sikap eksekutif yang tidak mencantumkan realisasi penggunaan dana Tugas Perbantuan (TP) dalam dokumen Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada legislatif.

Duta Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, menyangkan hingga kini hampir 80 persen SKPD belum melaporkan dana TP. Hal itu dilihat dari dokumen LKPJ. Padahal legislatif memiliki fungsi pengawasan anggaran.

“Bagaimana kita melihat hasilnya. Baik output maupun outcomenya karena jelas amanat Undang-Undang 23 Tahunn 2014 maupun Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, pasal 97 jelas,” kata Aminurlah kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Rabu (27/4/2016.

Menurut Aminurlah, munculnya persoalan sejumlah SKPD yang tidak menyampaikan menyerahkan laporan realisasi dana TP dalam dokumen LKJP bukanlan kesalahan Bupati Bima, melainkan kegagalan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Tujuan LKPJ ini adalah merekomendasikan untuk perbaikan. Kalau barang itu tidak kita lihat, contohnya baju kita tidak tahu sizenya (ukurannya) robek atau tidak.  Bagaimana caranya mengawasi?” katanya.

Pria asal Sape Kabupaten Bima ini meminta Bupati Bima segera mengevaluasi Ketua Tim Anggaran Pemda dan sejumlah SKPD yang belum melaporkan realisasi dana TP. Legislatif memberikan tenggang waktu 30 hari sejak paripurna LKPJ untuk penyempurnaan dokumen tersebut.

“Bisa-bisa kita merekomendasikan keapda aparat berwenang untuk pemeriksaan lanjutan bukan merekomendasikan untuk perbaikan. Karena tidak ada hak kita menolak atau menerima ini. Hanya merekomendasikan sesuai dengan pasal 23 PP 3 tahun 2007,” katanya.

Ia menilai sikap SKPD yang belum menyampaikan laporan terkait dana TP ratusan miliar rupiah bisa memunculkan berbagai spekulasi negatif tentang pelaksanaan program yang bersumber dari APBN.

Pemkab Bima belum berhasil dikonfirmasi berkaitan sorotan tersebut. Kasubag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si, menolak menanggapi sorotan yang diarahkan kepada eksekutif tersebut.

Secara umum, jika merujuk pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan, tanggungjawab dan pelaporan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Kepala SKPD setiap triwulan dan setiap akhir tahun anggaran kepada kepala daerah. Selanjutnya laporan itu disampaikan kepada kementerian terkait atau lembaga pemberi dana TP dan ditembuskan kepada SKPD terkait pada tingkat provinsi. 

Sedangkan teknis pelaporan dana TP kepada legislatif dilakukan melalui mekanisme tersendiri yakni dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). (US/TN)

No comments