Breaking News

Kendala Tenaga IT, Tiga Kecamatan di Bima Belum Layani Ijin UKM

Kabid Pemberdayaan UMKM Diskop UMKM Kabupaten Bima, Drs Alimuddin. Foto Toni
Bima, Berita11.com— Meskipun pemerintah pusat melalui Pepres Nomor 98 Tahun 2014 telah berupaya menyederhanakan alur permohonan usaha mikro dan kecil, namun regulasi itu belum sepenuhnya mampu dilaksanakan di Kabupaten Bima. Mengapa?

Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bima, Drs Alimuddin menjelaskan, persoalan yang dihadapi pemerintah kecamatan di Kabupaten Bima saat ini yakni SDM bagian komputer yang terbatas.

Disebutkannya, hingga saat ini ada tiga kecamatan yang belum pernah melayani permohonan ijin usaha mikro dan kecil yakni Kecamatan Belo, Tambora dan Langgudu. “Hal itu kemungkinan karena kendala tenaga IT. Sebenarnya kita sudah memberikan pelatihan. Tapi kami akan berupaya meningkatkan kapasitas tenaga IT yang melayani ijin usaha tersebut,” katanya kepada Berita11.com di Diskop UMKM Kabupaten Bima, Rabu (20/4/2016).



Diakuinya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2104 dimaksudkan meningkatkan gairah usaha kecil dan menengah karena UKM dibebaskan biaya pembuatan ijin. Namun di sisi lain, regulasi tersebut menghadirkan dilema bagi Pemerintah Kecamatan, karena sebelum penerbitan ijin akan ada tahapan survei atau verifikasi.

“Sementara tidak ada anggaran khusus untuk itu. Selain itu Pemerintah Kecamatan juga akan mengeluarkan biaya untuk blanko untuk pencetakan ijin. Itulah dilema yang kita hadapi,” katanya. (US)

No comments