Perda Perlindungan Anak Disosialisasikan, untuk Perempuan Menyusul

Kepala BPPKB Kota Bima, Drs Jufri, M.Si. Foto Syarif

Kota Bima, Berita11.com— Maraknya kasus kekerasan anak membuat pemerintah berpikir keras membuat formulasi. Belum lama ini eksekutif dan legislatif di Kota Bima membuat regulasi khusus tentang anak yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016. Kini regulasi tersebut sedang disosialisasikan di setiap kelurahan.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bima, Drs Jufri, M.Si, mengatakan, kehadiran Perda tentang Perlindungan Anak diharapkan menjadi payung hukum dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur upaya dan cara penanganan anak, namun juga mengatur sanksi terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

“Sudah dua minggu ini disosiallisasikan di kelurahan-kelurahan. Nanti juga akan menyasar ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan,” katanya kepada Berita11.com di BPPKB, Selasa (26/4/2016).

Mantan Kepala Discapil Kota Bima ini berharap kehadiran Perda baru mampu memenuhi hak-hak anak. Secara spesifik regulasi tersebut juga mengatur kewajiban dan peran orangtua dalam melindungi, mendidik dan membentuk karakter positif anak. Salah satu yang wajib didorong orang tua adalah pendidikan etika, moralitas, sopan santu,, tatak krama dan pergaulan anak.

“Ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Jangan sampai orang tua semena-mena terhadap anak,” katanya.

Menurut Jufri, walaupun sudah regulasi yang diterbitkan pemerintah, namun peran berbagai pihak sangat diperlukan dalam upaya meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak. Selama ini kasus yang terungkap baru sebagian kecil. Karena kekerasan dan eksploitasi anak merupakan fenomena gunung es, baru sebagian yang tampak di permukaan.

Untuk itu kata dia perlu peran dan kepedulain pemangku kepentingan lembaga non pemerintahan (NGO), aparat penegak hukum, dan media massa. Peran jurnalis diharapkan menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan anak.

Jufri menambahkan, setelah Perda tentang Perlindungan Anak disosialiasikan, tahun 2017 mendatang BPPKB akan mengusulkan regulasi baru yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan. (SY/*)