Aparatur Desa Makin Beringas, Mahasiswa Tuntut Transparansi ADD Malah Dipukul

Ilustrasi/ Ist

Bima, Berita11.com— Massa yang tergabung dalam Laskar Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (LMPI) kembali menggelar demo di kantor Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Kamis (26/5/2016) sekira pukul 09.00 Wita. Mereka menuntut transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Saat massa menggelar demo reaksi yang ditunjukan aparatur desa semakin beringas. Anggota LMPI, Yan Putra dipukul saat menggelar orasi. Apatur desa setempat tidak menerima aksi massa meskipun sudah mengantungi ijin resmi dari aparat Kepolisian.

Menurut perwakilan massa, Indrawan Ilyas, aparatur Desa Kananga menolak kehadiran mereka menyampaikan aspirasi karena dianggap tidak memiliki legalitas jelas. Padahal untuk menyampaikan aspirasi melalui demo tidak perlu melampirkan legalitas organisasi atau forum.

“Kami kecewa dengan sikap aparatur Desa Kananga yang kembali mempersoalkan masalah status organisasi kami. Padahal kami hanya menyampaikan tuntutan terkait pengelolaan ADD. Itu seharusnya sah-sah saja,” katanya.

Saat menggelar demo, massa menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya menuntut Kepala Desa Kananga menjelaskan penggunaan ADD di hadapan masyarakat. Selain itu, mendesak Kades setempat agar membina dan mengingatkan aparatur desa tidak menunjukkan aksi kekerasan saat massa menggelar demo.

Sebelumnya, saat massa menggelar demo pekan lalu, Kepala Desa Kanangan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Muhammad Nur Ahmad  menjelaskan, sikap aparatur desa setempat tidak menerima aksi massa karena status organisasi mahasiswa dan pemuda yang menggelar demo tidak jeals.

Mengenai transparansi penggunaaan ADD, menurutnya, pemerintah desa setempat selama ini sudah menerapkan pengelolaan ADD secara transparan. Itu dilihat dari perancangan program dan anggaran ketika musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa (Musdes). Selain itu, setiap kegiatan sosial seperti acara pernikahan sering disisipkan sosialisasi tentang program dan gambaran umum tentang anggaran desa.

“Jadi tidak benar kalau tidak transparan. Saya menolak mereka demo karena menurut saya forum atau kelompok mahasiswa itu tidak jelas. Stempel dan tanggal surat juga tidak jelas,” katanya. (US)