Dinsonakertrans Mengaku tak Berdaya Mengurus Perusahaan Agar Penuhi Hak Jurnalis

Kabid Hubungan Industrial Dinsonakertrans Kota Bima, Hidayat S.Sos. Foto Toni

Kota Bima, Berita11.com—  Desakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram agar pemerintah juga ikut mengawasi implementasi standar upah kuli tinta tampaknya bak angin lalu. Khususnya di Kota Bima, pemerintah mengaku tak berdaya mengurus perusahaan media agar memenuhi seluruh hak pekerjanya sesuai ketentuan Undang-Undang terkait.

Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsonaker) Kota Bima, Hidayat, S.Sos mengatakan, saat pengawasan oleh dinas setempat, rata-rata perusahaan di Kota Bima termasuk  perusahaan media mengaku dalam kondisi tak berdaya atau tak mampu menggaji karyawannya sesuai standar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota seperti yang diatur dalam regulasi pemerintah.

“Saat kita turun perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan media mengaku dalam kondisi sulit, sehingga kami mempertimbangkan juga dari sisi perusahaannya. Rata-rata mengaku sulit, nggak ada yang dalam posisi enak,” kata Hidayat kepada Berita11.com di Dinsosnakertrans, Rabu (4/5/2016).

Kendati demikian, kata Hidayat, secara bertahap pemerintah akan terus berupaya mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Bima agar memenuhi seluruh hak karyawan terutama upah standar dan berbagai jaminan seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan regulasi. Jika merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang terkait Nomor 40 Tahun 2014 dan sejumlah regulasi turunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah maka perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan bisa diancam hukuman pidana.

Menurutnya, perusahaan harus mampu melaksanakan seluruh hak karyawan. Meskipun perusahaan tidak membuat kontrak kerja, setiap pekerja atau karyawan tetap memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

“Biarpun tidak ada kontrak kerja, PHK dan sebagainya perusahaan wajib membayar hak karyawan. Seandainya sebuah perusahaan memerintahkan secara lisan seseorang bekerja, mak yang disuruh itu sudah tercatat sebagai karyawan atau pekerjanya,” kata Hidayat.

Ia mengatakan, dalam waktu tak lama lagi Dinsonaker akan mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku.  Saat ini dinas setempat sudah memiliki penyidik khusus atau PPNS yang bertugas mengawasi implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Satu bulan saja bekerja, itu perusahaan wajib bayar hak karyawannya. PHK dan sebagainya ada mekanismenya,” katanya. (TN)