Ibnu: Polemik Pendidikan di Bima Membutuhkan Regulasi Kuat

Iklan Semua Halaman

.

Home

Ibnu: Polemik Pendidikan di Bima Membutuhkan Regulasi Kuat

Redaksi Berita11
Selasa, 03 Mei 2016
20.33
komentarKomentar
Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun, M.Si. Foto Berita11.com

Bima, Berita11.com—  Akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Kaldun mengemukakan untuk mengatasi polemik pendidikan di Bima dibutuhkan regulasi yang kuat.

Menurut Ibnu, ada tiga aspek peran utama pemerintah dalam dunia pendidikan yakni, menyiapkan peraturan (regulation), fungsi pemberdayaan (empowerment), dan pelayanan umum yang berkualitas (public service).

Pada aspek regulasi, Ibnu mendorong pemerintah merumuskan peraturan untuk mengontrol prilaku pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dalam bidang pendidikan dan peserta didik. “Kenapa itu penting? Karena di Bima identik dengan kekerasan yang seharusnya tidak dikehendaki. Nah, Inilah yang perlu didorong,” katanya kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Selasa (3/5/2016)

Menurutnya, pemberitaan praktik kriminal yang terjadi pada semua jenjang satuan pendidikan harus menjadi atensi khusus dari pemerintah. selama ini pendidikan di daerah baik Kota Bima maupun Kabupaten Bima belum mampu mengedepankan aspek perasaan.

“Institusi pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi masih mengadopsi pola didik keras. Kasus kekerasan selama sepekan dan penggunaan senjata tajam oleh kaum intelektual contohnya. Inikan menjadi kekuatiran. Maka harus dikontrol dengan regulasi yang kuat,” ujarnya.

Dikatakannya, anggaran pendidikan yang dikucurkan sebesar 20 persen dalam komposisi APBN mestinya mampu berdampak pada upaya peningkatan mutu. Namun faktanya bidang pendidikan masih dianggap lahan garapan dan kedudukan yang nyaman. Mestinya, Pemerintah dan DPRD bisa mulai memikirkan untuk merumuskan regulasi.

“Pendidikan kita masih berorientasi profit dan jabatan. Itu juga yang harus dituangkan dalam regulasi,” katanya.

Disinggung mengenai pendidikan di daerah tertinggal, tim doktor Universitas Indonesia yang pernah berdiskusi dengan Presiden RI Joko Widodo ini melihat pemerataan pembangunan masih belum nampak. Minimnya guru dan kurangnya fasilitas penunjang belajar menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan pemerintah daerah.

“Daerah tertinggal juga masih menjadi PR pemerintah sekarang. Kita lihat belanja pegawai Pemkab (Bima) 60 persen. Bagaimana bisa berkembang?” sorotnya. (ID)