Breaking News

Jangan Bungkam Jurnalis, jangan Kebiri Hak Publik akan Informasi dan Kebebasan Berekspresi!

Aksi AJI Mataram Memeringati World Press Freedom, Selasa (3/5/2016). Courtesy  Facebook Haris Al Kindi

Kota Bima, Berita11.com— Selasa (3/5/2016) jurnalis di sejumlah negara dan daerah di Indonesia memperingati hari kebebasan pers internasional dengan beragam ekspresi. Di Mataram NTB, peringatan hari kebebasan pers internasional (world press freedom) dilakukan puluhan jurnalis dalam bentuk aksi damai.

Pada momentum ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak membungkam jurnallis, tidak mengebiri hak publik akan informasi dan kebebasan berekspresi.

3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memerjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers,” kata Fitri Rachmawati, Ketua AJI Mataram melalui siaran pers, Selasa (4/5/2016).

3 Mei 2016 diperingati seluruh jurnalis di dunia sebagai hari kebebasan pers. Sebelumnya, tahun 1993, sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkannya sebagai  hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi memertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.

Menurut Fitri Rachmatwati, kebebasan pers adalah garis tegas bagi kita untuk terus berada di garis paling depan dalam menyuarakan kebenaran, mengawal kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak kaum tertindas dan tentu saja memperjuangkan kebebasan pers yang hakiki.
Turunnya Suharto tahun 1998 lalu membuka babak baru yaitu masa reformasi yang merupakan jalan  lapang bagi  kerja kerja jurnalistik di Indonesia. Kebebasan pers mendapat tempat yang strategis.  Pada 23 September 1999, Presiden BJ Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers. Akan tetapi, dalam kenyataannya profesi jurnalis masih menjadi salah satu profesi yang paling terancam di Indonesia.

Pemerintah melalui aparat penegak hukum, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, terus menjalankan praktik impunitas, melindungi para pelaku pembunuhan terhadap jurnalis dari jeratan hukum. Sejak 1996 hingga sekarang, sedikitnya ada delapan kasus pembunuhan dan kematian misterius jurnalis yang belum diusut tuntas oleh polisi.
Pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (Udin tewas dianiaya orang tidak dikenal pada 16 Agustus 1996) hingga kini gagal diungkap polisi, dan kegagalan itu lebih diakibatkan tidak adanya kemauan polisi untuk mengungkap dan menangkap pembunuh Udin.

Ketidakmampuan aparat negara mengungkap kasus Udin dan kasus-kasus pembunuhan jurnalis lainnya, semacam pertanda bahwa sinyal ancaman kemerdekaan pers masih menyala di negeri ini. Ragam kekerasan kerap kita jumpai.  Hingga saat ini tak sedikit jurnalis yang masih mengalami tindak kekerasan, seperti intimidasi, pemukulan, perusakan alat-alat peliputan hingga larangan meliput isu-isu yeng menyangkut kepentingan publik.

Tak hanya ancaman fisik belakangan ditemui fenomena serius ancaman kemerdekaan pers berupa intervensi pihak-pihak luar ke ruang-ruang redaksi media.  Mulai dari aparat pemerintah, ormas, partai politik, perusahaan-perusahaan hingga preman bisa
menekan pemilik media untuk tujuan tertentu, yang kemudian berdampak serius pada profesionalisme ruang redaksi. Pagar api yang mestinya melindungi kesucian ruang redaksi kini tnggal cerita basi. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, publik adalah pihak yang paling dirugikan. Publik kehilangan hak mereka atas informasi yang bermutu dan mencerdaskan.

Sebagai bentuk keprihatinan atas ancaman serius kemerdekaan pers ini,  AJI Mataram  dan Koalisi Wartawan Mataram menyerukan dan menyatakan mendesak seluruh jajaran aparat pemerintah di NTB, pimpinan partai politik,  ormas, juga para pengusaha untuk bersama-sama menghormati kemerdekaan pers dengan tidak mengintervensi ruang redaksi, agar hak publik memperoleh informasi yang sehat dan cerdas dapat terpenuhi.

Mendesak aparat keamanan untuk lebih serius memberikan jaminan keamanan kepada jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Mendesak aparat keamanan untuk mengungkap kasus pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin dan kasus-kasus pembunuhan jurnalis lainnya, yang menjadi simbul keseriusan negara menjamin kemerdekaan pers.

Selain itu, menyerukan kepada kalangan jurnalis, pekerja media untuk terus bekerja secara profesional, beretika dan menolak untuk dibungkam. Menyerukan kepada segemap elemen masyarakat yang peduli akan kemerdekaan pers untuk bahu membahu bersama melawan musuh-musuh kemerdekaan pers. (ID)

No comments