Breaking News

Tuntut Transparansi Penggunaan ADD Kananga, Korlap Aksi Diseret oleh Kades

Ilustrasi Alokasi Dana Desa. Orginal Picture Aktual

Bima, Berita11.com— Belasan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Laskar Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (LMPI) menggelar aksi demontrasi di depan kantor Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima meminta kepala desa setempat transparan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Kamis (19/5/2016) pagi. Namun belum selesai aksi berlangsung, Koordinator lapangan (Korla) demo justru diseret turun dari mobil oleh Kepala Desa Kananga.

Aksi ini nyaris menimbulkan kericuhan antara massa dengan Kades Kanangan. Namun beruntung cepat dilerai aparat Kepolisian Sektor Bolo Kabupaten Bima.

Anggota LMPI Bima, Indrawan menyesalkan sikap Kepala Desa Kananga yang menghalangi aksi mahasiswa dan sekelompok pemuda. Mestinya apa yang menjadi tuntutan LMPI disikapi secara bijak oleh Kades membuka pertanggungjawaban penggunaan ADD secara transparan. Apalagi akuntabilitas merupakan aspek utama yang mesti diwujudkan pemerintah dalam mewujudkan tatakelola anggaran dan program yang baik.

“Kami sayangkan apa yang dilakukan Kepala Desa Kananga menarik kerah baju Korlap aksi. Itu tidak seharusnya terjadi. Setelah ini kami akan melaporkan ini kepada aparat Kepolisian,” ujar Indrawan, Kamis (19/5/2016) siang.

Ia mengungkapkan, sebelum menggelar demo di kantor Desa Kananga, mahasiswa dan pemuda sudah menempuh berbagai cara persuasif. Salahsatunya audiensi, memintah informasi publik terkait penggunaan ADD. Namun Kades setempat justru menunjukkan sikap tidak bersahabat. Dokumen anggaran hanya berhak diketahui oleh Kades dan aparatur desa, selebihnya rakyat termasuk mahasiswa tidak berhak mengetahuinya.

“Cara-cara yang baik sudah kami tempuh. Sebelumnya sudah audiensi tapi respon kepala desa tidak bagus. Bahkan dibilang bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak berhak tahu,” katanya.

Indrawan mengisyaratkan, LMPI akan melaporkan sikap Kepala Desa Kanangan kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan legislatif. Namun tahap pertama yang ditempuh melaporkan persoalan di desa setempat kepada aparat Kepolisian. Karena aksi demo yang digelar sudah legal dengan mengantungi ijin dari aparat Kepolisian.



Secara terpisah mantan Sekretaris Desa Kananga, Suherman, mengakui jika selama ini pemeriintah desa setempat belum transparan dalam mengelola ADD. Pemerintah setempat belum mengumumkan detail perencanaan program maupun realisasi anggaran kepada publik.

Bahkan yang lebih aneh menurutnya, hasil kerja Tim 11 yang akan merekomendasikan rancangan program dan kegiatan dalam RKPDes justru tidak dicantumkan oleh kepala desa.

“Kami akui jika melirik desa tetangga seperti Desa Leu dalam setiap acara kemasyarakatan dimanfaatkan untuk meyampaikan dan mensosialisasikan informasi terkait program kerja pemerintah desanya,” katanya di Kanangan Kamis sore. (US/IM/ID)

No comments