Breaking News

Dispenda Rancang Regulasi untuk ASN Penunggak Pajak

Ilustrasi Pajak

Bima, Berita11.com—  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bima telah merancang regulasi khusus melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai upaya megoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunda pembayaran pajak.

Kepala Dispenda Kabupaten Bima, Putarman SE, menjelaskan, regulasi itu bertujuan menyederhanakan proses pungut dan mengefektifkan penerimaan daerah. “Kita coba untuk membuat Perbup. Jadi PNS akan dilakukan penagihan bisa ke bendahara-bendahara gaji. Pungutan apapun akan disederhanakan. Terutama pembayaran PBB dan biaya administrasi lainnya. Itu sudah kita masukkan,” kata Putarman kepada Berita11.com di Dispenda, kemarin.

Menurut Kepala BPMDes Kabupaten Bima ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wajib pajak harus menjadi teladan bagi masyarakat. Esensi aparatur yang merupakan pelayan dapat ditiru oleh para wajib pajak lain.

“Aparat kan pelayan. Jadi bisa melayani diri sendiri dengan melunasi kewajibannya dan dapat ditiru masyarakat dengan menjadi suri teladan, karena kalau bukan ASN siapa lagi yang menjadi contoh,” katanya.

Kebiasaan buruk aparatur yang molor membayar pajak  menimbulkan asumsi negatif dalam  masyarakat. Imbasnya,  masyarakat juga akan cenderung ikut-ikutan tidak membayar pajak tepat waktu.

“Masyarakat pada prinsipnya cenderung melihat dulu orang yang bisa dicontoh. Nah kita upayakan mendorong PNS agar serius bayar pajak,” imbuhnya.

Putarman mengakui selama ini sosialisasi terkait pajak masih sangat terbatas. Itu baik dalam tataran apatarur maupun masyarakat. Ia berharap pejabat yang berkepentingan dapat menyambung informasi kepada semua lapisan masyarakat.

“Tidak semua disasar. Namun harus ada estafet informasi yang bisa disebarluaskan pada masyarakat,” ujarnya.

Dispenda menargetkatkan PAD Kabupaten Bima tahun 2016 sebesar Rp109 miliar. Hingga April realisasi pendapatan sebesar 23,9 persen. Meningkat 3 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Salahsatu potensi penerimaan terbesar teletak pada sektor PBB dengan total Rp80 miliar yang dapat dipungut 40 hingga 50 persen per tahun. Saat ini Dispenda Kabupaten Bima tengah menggenjot sektor pajak penerangan jalan (PPJ) dengan target 4,5 milyar.

“PPJ terealisasi 40 persen. Secara institusi kita optimis bisa mencapai target karena tahun lalu kita capai 90 sampai 95 persen,” tandasnya. (ID)

No comments