Breaking News

Hingga Juni 910 Perkara Ditangani PA Bima

Kasus Cerai di Bima Terbilang Tinggi, Hingga Juni Sudah 910 Kasus Ditangani PA Bima. Foto Hamid

Kota Bima, Berita11.com— Pengadilan Agama (PA) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 910 perkara dari Januari hingga Juni 2016. Angka tersebut meningkat satu persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 899 perkara. 

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bima Zainal Arifin SH.i menyebutkan 910 perkara gugatan merupakan perkara cerai dan perkara permohonan yang ditangani hingga Juni 2016. “Sampai dengan hari ini yang masuk 842 ditambah perkara permohonan 87 berarti 910 perkara,” jelasnya kepada Berita11.com.

Perkara Permohonan meliputi pengesahan nikah atau istilah itsbat nikah, izin poligami, pengesahan anak, harta bersama, dispensasi nikah, wali adhol, permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP) dan perkara lain. 

Zainal menjelaskan sebanyak 723 perkara gugatan cerai berdasarkan data hingga Mei 2016 didominasi pihak istri. Total 511 diajukan oleh istri atau cerai talak. Sisanya cerai gugat yang diajukan pihak suami. Sebagian besar kasus perceraian disebabkan oleh dua faktor, yakni masalah ekonomi dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. 

“Dominan pihak istri yang mengajukan. Perbandingannya cukup jauh. Itu usia nikah muda. Umur 25 ke atas hingga 30 tahun,” jelasnya.

Dikatakannya ada beberapa kasus cerai yang disatukan kembali (rujuk) melalui upaya mediasi yang dilakukan majelis hakim. Ada pula upaya damai oleh keduabelah pihak keluarga.

“Begitu sidang jadi hakim selalu mendamaikan keduabelah pihak. Terutama pada sidang pertama diberikan kesempatan rujuk didalam ruang mediasi. Kemudian komunikasi antar keluarga,” imbuhnya. 

Zainal mengatakan perceraian merupakan hal yang patut disesali. Menurutnya cerai akan menyebabkan anak menjadi korban yang secara psikologis berdampak buruk. Kasih sayang orang tua akan berkurang sehingga berefek buruk terhadap prilaku anak. “kasih sayang anak terbagi. Bahkan hilang. Anak yang jadi korban baik fisik maupun mental. Terutama mentalnya,” ujarnya. 

Sementara untuk kasus perceraian ditataran Aparatur Sipil Negara, merujuk ketentuan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk. Harus melalui persetujuan pimpinan instansi. Paling lambat tiga bulan setelah daijukan. Namun faktanya, sampai ada yang mangkrak hingga satu tahun. 

“Ditataran ASN ada beberapa. Sesuai aturannya harus ada rekomendasi tertulis dari pimpinan mereka. Paling lama tiga bulan. Tapi sampai sekarang belum ada kita terima dan ada yang sampai satu tahun. Padahal itu sudah melanggar dan dapat dipidana,” katanya. (ID) 

No comments