Breaking News

Pemdes Leu Bertekad Mewujudkan Good Governance

Aparatur Pemdes Leu, Camat Bolo Foto Bareng Rombongan FES Foundation. Foto Hamid Berita11.com

Bima, Berita11.com— Tata kelola pemerintah yang baik (good governance) merupakan perwujudan dari reformasi birokrasi dan revolusi mental. Tentu saja, setiap penyelenggara pemerintah wajib mengimplementasikannya. Pada Skala pedesaan, hal itu ditunjukkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 

Kepala Desa Leu, M. Taufik S.Ag mengatakan demokrasi pada tata kelola anggaran terwujud dari partisipasi aktif masyarakat. Melalui keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga laporan akhir pertanggungjawaban program pemerintah desa. Tidak ketinggalan peran bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersinergi mengembangkan potensi desa dari segala lini. 

“BPD adalah representasi masyarakat. Kami Pemerintah Desa sebelum mengeksekusi program kerja tentu harus menyampaikan dan membangun komunikasi melalui rapat bersama. Tapi bukan merevisi dan mengoreksi APBDes. Karena restu dari BPD adalah restu masyarakat,” kata dia kepada Berita11.com, kemarin. 

Dikatakanya, alur perencanaan program mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rancangan RAPBDes 2016 yang disusun oleh tim kerja pemerintah desa telah melewati proses pembahasan BPD. Setelah dikaji, hasil dalam bentuk tanggapan dan catatan khusus terhadap item program disampaikan pada pemerintah desa. Domain desa hanya menentukan besaran anggaran untuk membiayai program usulan masyarakat. 

“Intinya di sini mulai dari perencanaan di tingkat bawah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Jadi semua lapisan masyarakat dilibatkan dan punya hak. Karena ini desa membangun bukan membangun desa secara top-down tapi buttom-up. Mulai dari per kepala kemudian ke komunitas, lalu komunitas lanjut ke lingkungan kemudian RT, RT ke dusun, dusun ke desa dan Musrenbangdes dibahas secara terarah,” jelasnya. 

Sementara, kata dia fokus pembenahan dan penataan sarana penunjang seperti, lingkungan serta ketersediaan data desa secara digital menjadi skala prioritas Pemdes setempat. Bantuan website diperoleh dari Non Goverment Organization (NGO) yang masih dalam tahap pembuatan. Langkah ini merupakan persiapan awal dalam rangka menuju lomba desa pada tahun 2017. 

“Kita siapkan data dan informasi desa melalui website. Kita kemarin dikunjungi dan diberikan bantuan website gratis dari Jerman FES (Friedrich Ebert Stiftung) Foundation, meski belum selesai. Namun kita dibekali dan diberi pendampingan. Nantu basis data desa akan kita sajikan lewat web,” jelas dia. 

Pada Bidang Pemberdayaan masyarakat melalui APBDes 2016, Pemdes Leu berupaya membangkitkan kembali nilai gotong royong yang dimotivasi melalui pelaksanaan program kegiatan.

Menurut Taufik, anggaran dan masyarakat merupakan dua hal yang tak terpisahkan untuk mencapai cita-cita dan harapan bersama. “Ada hal yang bisa kita lakukan dengan bantuan dana desa ini, tetapi kita ingin dengan dana desa tidak boleh hilang semangat swadaya dan gotong royong masyarakat. Dua hal ini harus berjalan beriringan. Kami berencana 2016 ini akan membangun taman dipinggir jalan dari tangan masyarakat sendiri,” imbuhnya. 

Perhatian terhadap pemuda tertuang dalam Rencana Kerja Pemerindah Desa (RKPDesa). Pemdes setempat melibatkan aparat penegak hukum dan diberikan sosialisasi, pemahaman dan merubah pola pikir (mind Set) serta karakter generasi muda. Salain itu, disediakan wadah bagi pemuda untuk menyalurkan bakat dan hobi yang digeluti seperti kegiatan olahraga dan keagamaan. 

“Kita libatkan Babinsa dan Babinkantibmas untuk mengubah mind set mereka dari cara berpikir yang tidak benar. Sehingga ada revolusi mental. Sekarang lagi berjalan kegiatan Ramadhan dan pesantren kilat. Remaja masjid dan karang taruna terlibat di situ,” tukasnya. 

Menanggapi isu rasuah pata tataran desa, Taufik mengatakan terlalu kecil untuk ukuran Kepala Desa kalau harus korupsi anggaran publik. Menurutnya, jabatan tersebut memiliki motivasi lebih dalam hal mewujudkan good governance. 

“Kami ingin jadi desa modern, desa yang siap berubah. Tetapi kami tidak melupakan jati diri dari awal. Ciri khas dan hak asal-usul masyarakat tidak boleh dilupakan. Mimpi besar saya saat ini adalah ada kesadaran gotong royong masyarakat dengan membentuk iuran wajib. Yang digunakan untuk keperluan bersama. Seperti, anak yang putus sekolah karena biaya, kemudian warga miskin yang sakit parah bisa dibantu melalui dana tersebut,” harapnya. (ID) 

No comments