Breaking News

Satu Semester belum ada Progres, Ibnu: Bupati masih Fokus Kerja Prosedural

Kegiatan Bupati Bima Hj Indah Dhamyanti Putri Saat Ramadhan. Ilustrasi

Bima, Berita11.com— Sudah hampir satu semester Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer, M.Pd memimpin Kabupaten Bima. Namun belum ada tanda-tanda progres atau target yang sudah dicapai. Bahkan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang masih fokus pada model kerja prosedural.

Hal tersebut menjadi catatan Ketua Sekolah Tinggi  Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun, M.Si. “Yang baru dilakukan kepala daerah sekarang ini adalah melaksanakan kerja-kerja prosedural. Menghadiri undangan, menerima tamu. Sementara yang substantif itu adalah membangun sistem, membenahi sistem birokrasi belum dilakukan,” katanya kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, kemarin.

Menurut peneliti dari Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/ CEPP) Universitas Indonesia link ini, sejatinya Bupati dan Wabup harus mengutamakan kerja-kerja substantif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau membangun dan membenahi sistem birokrasi yang dimulai dari tahap perencanaan, menata, memadu hingga pengawasan.

“Ini yang belum kelihatan. Untuk mencapai itu dalam waktu berapa lama? Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab yang saya ketahui pemerintahan daerah kita, Bupati Bima belum melakukan, belum kedengaran melakuan pembenahan birokrasinya. Apa yang bisa kita lihat. Ide-ide besar, kebijakan-kebijakan yang diambil belum ada,” katanya.

Dikatakannya, kinerja pemerintah yang mengutamakan membangun sistem atau kerja substatif merupakan bagian dari amanat Undang-Undang. Salahsatunya tentang Aparatur Sipil Negera (ASN). Kepala daerah seharusnya melakukan asesmen dan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Namun hal itu belum dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang.

“Sejauh ini belum mendengar apakah sudah dilakukan asesment terhadap SKPD dari Sekda sampai eselon ke bawah itu. Nah kepala daerah tidak melakukkan itu, tidak ada dasarnya, itu pelanggaran terhadap UU ASN. Sejauh ini baru himbauan melalui media, mau merapikan birokrasi, mau mendisiplinkan birokrasi dari sisi disiplin, dari sisi penggunaan obat-obatan, tes urin dan macam-macam,” kata Ibnu.

Menurut Ibnu, Bupati Bima memiliki peluang untuk membangun sistem dan membenahi kinerja pemerintah. Hal itu setidaknya dilihat dari atensi pemerintah pusat, karena belum lama ini dikunjungi Presiden Jokowi. Selain itu, sesuai wacana akan kembali dikunjungi presiden. Saat ini, dari 37 kepala daerah perempuan di Indonesia, 30 persen di antaranya sudah melakukan kerja-kerja substantif.

“Kita berharap Bupati baru, kepala daerah baru ini, perempuan pertama ini bisa melakukan percepatan-percepatan kerja-kerja substantif, SKPD diasesmen, diberi target kerja, lalu audit-audit dulu terus diberi target. Kalau tidak memenuhi target dievaluasi lalu ada pembatasan perjalanan dinas, itu belum dilakuan itu,” katanya.

Intesitas perjalanan dinas Kepala SKPD dan pejabat eselon di bawahnya yang terlalu sering memengaruhi dari sisi regulasi pemberdayaan publik. Untuk itu, kepala dearah harus mampu menggenjot efiensi anggaran. Selain mengurangi perjalanan dinas, SKPD harus didorong agar efisien dalam menggunakan segala anggaran termasuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), sehingga output akhirnya pemerintah mampu meningkatkan program pemberdayaan untuk masyarakat. Komposisi anggaran belanja publik meningkat atau minimal hampir proporsional yakni rasio ideal 70:30 atau 65:35 dengan belanja aparatur yang mendominasi komposisi APBD selama ini.

Ibnu menyatakan, Kabupaten Bima masih tertinggal bila dibandingkan daerah lain merupakan fakta, baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat sehingga menuntut terobosan atau kerja keras dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemerintah daerah perlu membangun kerjasama secara masif dalam daerah antardaerah maupun kerjasama luar negeri.

“Inilah kerja-kerja besar yang substantif itu yang belum kelihatan dilakukan kepala daerah itu. Coba bayangkan kalau kerja prosedural hanya untuk memenuhi tuntutan pengisian jabatan, bukan untuk melakukan percepatan pemenuhan harapan tujuan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Beberapa langkah prosedural yang dilakukan pemerintah harus dilanjutkan melalui aksi nyata. Misalnya kegiatan Wakil Bupati mengikuti studi banding tentang penanganan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, belum lama ini harus memiliki output nyata dan terarah.  

Sejauh ini fakta getir yang harus dihadapi masyarakat yakni pelayanan publik di Kabupaten Bima masih buruk. Ibnu mencontohkan kasus kecil kebakaran di Desa Samili dan Risa tidak dilayani mobil pemadam kebakaran karena macet. Hal itu menurutnya menunjukkan selama ini tidak ada audit kinerja yang dilakukan oleh kepala daerah.

“Itu salah satu contoh, banyak juga kepala SKPD tidak ada di tempat, keluar daerah. Apa yang dilakukan oleh Kepala daerah (barkaitan) itu? Kami mengajak, mari kepala daerah benahilah birokrasi,” harapnya. (US)

No comments