Breaking News

Tanpa Ijin, Pejabat Dilarang Mudik dengan Mobil Dinas!

Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin. Ist

Kota Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten Bima melarang pejabat publik menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran 2016 tanpa ijin tertulis. Itu sesuai arahan dan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan mobil dinas bagi PNS. 

“Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri melalui Sekda, agar semua kepala SKPD, Camat, Kepala Bagian, maupun Kepala BUMD lingkup Pemda. Selama cuti bersama dan libur biasa. Dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas tanpa izin tertulis dari atasan langsung atau pimpinan tinggi,” kata Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas Setda Kabupaten Bima, Suryadin M.Si kepada Berita11.com di Pemkab Bima, Senin (28/06/2016). 

Dikatakannya, sesuai prosedur bagi PNS yang ingin memakai mobil dinas untuk keperluan mudik, wajib mengantungi ijin tertulis dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah. Pemkab akan tegas, kendaraan dinas tidak bisa beroperasi diluar ketentuan penggunaan. Selain itu, ketentuan itu untuk menjaga fasilitas tersebut dari kerusakan akibat kecelakaan. 

“Contohnya Kalau ada Kadis yang ingin mudik ke Mataram. Itu harus ada izin tertulis dari Bupati. Karena pada prinsipnya pemerintah ingin mobil dinas dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Yaitu untuk kepentingan dinas. Juga menjaga resiko kerusakan. Kita tidak tahu pemakaiannya diluar kedinasan. Ini yang perlu dijaga,” tegasnya. 

Selain itu, Suryadin juga menjelaskan, menjelang hari raya Idul Fitri 2016, PNS akan diberikan libur selama satu pekan. Tepatnya 5 hari tanggal 4, 5, 8, 9 dan 10 Juli untuk cuti bersama. Serta tanggal 6 dan 7 Juli untuk libur lebaran. Pemkab Bima secara tegas meminta seluruh pegawai, pada Senin, 11 Juli 2016 sudah efektif bekerja dan tidak dianjurkan menambah waktu libur. 

“Bupati juga menegaskan semua pegawai harus masuk kembali pada tanggal 11 Juli dan mengikuti apel gabungan. Jadi tidak boleh ada penambahan libur bagi pegawai. Karena sudah diberikan waktu cukup banyak melalui libur umum dan cuti bersama,” ujarnya. 

“Kalau ada yang meliburkan diri tentu akan ada sanksi. Nanti pada apel gabungan itu Bupati dan Wakil Bupati akan mengecek setiap SKPD. Siapa yang tidak hadir tanpa keterangan akan ada tindakan pendisiplinan oleh Bupati melalui BKD dan oleh atasan masing-masing bagi staf,” isyarat Suryadin. 

Dia menambahkan, kebijakan Pemkab Bima melarang pejabat menggunakan mobil dinas tanpa ijin linear dengan instruksi KemenPAN-RB dan KPK yang melarang pejabat negara menggunakan mobil dinas untuk mudik. Bagi pejabat publik yang kedapatan memakai mobil dinas tanpa izin, Pemkab akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. 

“Itu searah instruksi KemenPAN-RB dan KPK. Sanksinya kita lihat dulu tingkat kesalahannya. Bupati yang akan mempertimbangkan, apakah mobilnya akan ditarik atau bagaimana menurut keputusan beliau. Bupati akan panggil yang bersangkutan. Kalau terbukti secara meyakinkan melanggar instruksi ini,” tandasnya. (ID) 

No comments