53 Koperasi di Kabupaten Bima tidak Sehat

Rapat Penilian Koperasi dan Digelar Diskop dan UMKM Kabupaaten Bima. Foto Ory Berita11.com

Bima, Berita11.com— Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Bima menggelar rapat penilaian terhadap pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan pelaku Usaha Simpan Pinjam (USP) di Kabupaten Bima. Dari 270 unit koperasi di Kabupaten Bima, 53 diantaranya dikategorikan tidak sehat. Itu setelah dinas setempat mengeluarkan peringkat koperasi.

Kepala Diskop UMKM Kabupaten Bima, Hj Maesyarah SE, menyebutkan hingga per 30 Juni 2016 dari 270 koperasi di Kabupaten Bima, baru 107 unit yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Rincian koperasi yang wajib melaksanakan RAT yakni 48 unit KPRI, 10 KUD, 2 Koperasi angkatan, 13 KSU, 4 KSP, 4 Koptan, dan 11 unit koperasi jenis lain.

Ia mengatakan, setelah koperasi melaksanakan tutup buku atau RAT Diskop UMKM telah mengeluarkan peringkat. 240 dari total koperasi merupakan jenis KSP dan USP, 125 diantaranya masuk kategori sehat. Sisanya 9 unit merupakan koperasi sehat, 63 unit cukup sehat dan 53 tidak sehat.

Maesyarah tidak mengungkap rincian puluhan koperasi yang masuk kategori tidak sehat, namun ia hanya menyebut sejumlah koperasi yang telah berjalan dengan baik yakni KPRI Usaha Kita, KPRI Lahami Kecamatan Sanggar, Koperasi angkatan Primkopol Polres Bima, KPRI Pelita Karya Disnaker Kabupaten Bima, KPRI Citra Guru SMP Kecamatan Madapangga, PRI Mekar Jaya Kecamatan Woha, KPRI Fajar Lambu.

Menurutnya, keberhasilan sejumlah koperasi tersebut karena dukungan pengelolaan yang baik diantaranya modal, kualitas aktiva produksi, manajemen, efisiensi, lekuiditas, kemandirian, pertumbuhan dan jatidiri koperasi.

Maesyarah menjelaskan, selain penilaian rapat yang digelar dinas setempat juga sekaligus ajang sosialisasi perubahan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 14/Per/M. KUMKM/XII/2009 Tentang Perubahan Permen Koperasi dan UMKM Nomor 20/Per/M.KUMKM/X/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan  Pinjam.

Sesuai perubahan regulasi tersebut, setiap koperasi wajib memiliki legalitas berupa Nomor Induk Koperasi (NIK). Karena input pengajuan bantuan akan dikirim secara online ke pusat. “Koperasi harus punya NIK. Ini tuntutan dan ketentuan dari Kementerian Koperasi UMKM. Harus kita lengkapi bila mengajukan proposal. Jika tidak data yang kita kirim pasti ditolak,” kata Maesyarah.

Selain Kepala Diskop UMKM, rapat penilaian koperasi juga diisi sejumlah pejabat setempat yaitu Kabid Fasilitas Pembangunan dan Simpan Pinjam, Syarif Marshal SH, Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, A Samad, S.Sos, dan pejabat Diskoperindag H Ruslan Ibrahim. (Ory)