Breaking News

Desak Dispertapa Transparan Salurkan Bantuan, LP2R Desak Empat Poin

Alat Pertanian yang Dipersoalan Sejumlah Pihak. Foto Ory Berita11.com

Bima, Berita11.com— Sejumlah orang yang mengatasnamakan Lembaga Peduli Pemantau Rakyat (LP2R) mendatangi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertapa) Kabupaten di jalan Soekarno-Hatta Kota Bima, Senin (25/7/2016) siang. Mereka menunut kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) setempat transparan dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat.

Selain menuntut transparansi penyaluran bantuan, massa menuding dinas setempat tidak mengelola bantuan secara tepat, karena ada yang sengaja dijual. Bahkan ada kelompok fiktif yang menerima bantuan.

“Kami sering melihat sejumlah alat pertanian diangkut. Saban hari menggunakan pick up entah kemana bantuan itu dibawa,” tuding massa.

Saat berorasi perwakilan massa meminta kejelasan daftar kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian. Mereka miminta Kepala Dispertapa Kabupaten Bima, Ir Muhammad Tayeb menjelaskan detail bantuan yang berasal dari pemerintah pusat itu.

Beberapa jam setelah menggelar orasi, massa LP2R kemudian diterima beraudiensi dengan pejabat dinas setempat. Mereka diterima oleh sejumlah Kepala Bidang Dispertapa Kabupaten Bima dan difasilitasi Kabid RPLPT, Muhammad S.Pt didampingi perwakilan Bakesbanglinmaspol Kabupaten Bima, Abdul Muis, dan dari aparat kepolisian.

Sempat terjadi ketegangan saat proses audiensi antara massa dengan pejabat Dispertapa. Hal itu bermula dari pertanyaan tentang legalitas hukum lembaga yang menaungi massa yang menggelar demo. Audiensi berujung adu mulut, namun tak lama kondisi mencair setelah beberapa pihak menengahi.

Audiensi menghasilkan beberapa poin kesepakatan tertulis di atas materai, di antaranya pejabat SKPD setempat berjanji menfasilitasi pertemuan massa dengan Kepala Dispertapa, Ir M Tayeb.  Bantuan pertanian tidak akan diserahkan kepada penerima manfaat sebelum hari Rabu atau sebelum menuntaskan berbagai pertanyaan massa. Kesepakatan lain, penyerahanan bantuan hanya dilakukan untuk kelompok tani yang sudah memiliki legalitas atau administrasi lengkap. Selain itu, proses penyerahan harus disaksikan banyak pihak seperti aparat TNI, kepolisian, kejaksaan dan wartawan. (Ory)


No comments