Breaking News

90 Persen Pelabuhan Bima Dikuasai Warga, Standar Internasional Gagal Diwujudkan

Kantor Pelindo III Cabang Bima. Foto Hamid Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com—  Manajemen PT Pelindo III Cabang Bima berencana mewujudkan pelabuhan Bima berstandar internasional dengan anggaran pengembangan Rp20 miliar, namun pengembangan pelabuhan setempat terkendala area negara karena 90 sudah dikuasai warga.

“Rencana tahun 2017 mau bangun terminal penumpang. Cuma kita masih punya kendala. Masyarakat yang bermukim di area pelabuhan tidak mau keluar,” kata Manager Keuangan, SDM dan Umum PT (Persero) Pelindo III Cabang Bima, Hina Pirandawa Kepada Berita11.com di kantor PT Pelinjudo setempat, Senin (8/8/2016). 

Dikatakannya proses penentuan pengembang akan mulai dilaksanakan oleh kantor pusat. Meski sudah dilakukan komunikasi melalui perwa      kilan warga penghuni. Namun alasan mata pencarian membuat pihak Pelindo merasa dilematis dan tidak dapat berbuat banyak. 

Dikatakannya warga yang bermukim di area pelabuhan tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki kontribusi terhadap Pelindo. Maka, perlu kesadaran mereka untuk segera mengosongkan area. Sehingga pengembangan pelabuhan yang berstandar tersebut dapat terwujud. “Mereka nggak ada izin dan ikatan apapun dengan kita. Padahal pelabuhannya yang dibangun berstandar internasional,” ujarnya. 

Dijelaskannya pengembangan pelabuhan akan menghabiskan anggaran Rp20 miliar. Dengan model bangunan dua lantai. Selain itu, cetak biru pun telah selesai dibuat. Dari total luas tanah 43 hektar milik Pelindo, 90 persen kini menjadi permukiman warga. 

Lebih lanjut, pemerintah kota tidak menampakan respon positif terkait penempatan permukiman. “Dari total 43 hektar tanah milik kita. Cuma dua hektar yang kita gunakan. Selebihnya jadi tempat tinggal masyarakat. Pemkot juga kita koordinasi nggak ada jawaban. Jadi susah dikembangkan,” imbuhnya. 

Diakuinya sudah beberapa tahun terakhir tidak ada titik temu antara Pelindo dan warga. Pelindo Bima berencana akan menyerahkan penanganannya kepada kantor pusat jika rencana itu terealisasi. “Kita belum ada titik temu. Jadi nanti jika pelabuhannya terbangun yang tangani pada kantor pusat,” pungkasnya.  (ID) 

No comments