Breaking News

Biaya Sertifikat Prona Rp350 Ribu, BPN akan Panggil Petugas di Wora

Sertifikat Tanah yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Ilustrasi


Bima, Berita11.com— Menanggapi aksi demonstrasi warga Desa Wora Kecamatan Wera, Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, Muhamad Nur SH mengisyaratkan akan memanggil petugas di wilayah tersebut untuk mengklarifikasi biaya pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) yang mencapai Rp350 ribu. 

“Nanti kita akan panggil petugas kita disana. Kita lihat dulu apa masalahnya. Saya juga belum tahu laporannya,” katanya kepada Berita11.com di kantor BPN setempat, Senin (08/7/2016). 

Ia menjelaskan sesuai ketentuan penerbitan sertifikat Prona tidak dikenakan biaya karena sudah ditanggung APBN. Meski demikian terdapat beberapa biaya yang harus ditanggung secara pribadi oleh masyarakat. Seperti tanda tapal batas, surat-surat dan biaya meterai. 

Mengenai tarif yang Rp350 ribu, kata Nur merupakan di luar kewenangan pihaknya. BPN tak bisa menentukan batas wajar tarif tersebut. Karena bukan termasuk dalam pelayanan. “Begini intinya dalam Prona sudah jelas bahwa Prona itu bebas biaya. Artinya pengukuran sertifikat nol rupiah. Tapi disitu ada kewajiban. Kewajiban itu masyarakat yang penuhi yang tak bisa kita patok,” ujarnya. 

Ia menggatakan tidak dibenarkan biaya akomodasi bagi petugas BPN. Pihaknya hanya bertugas mengumpulkan data yuridis tanah masyarakat di wilayah yang ditangani. Menurutnya persoalan tersebut muncul akibat kesepakatan pihak desa bersama masyarakat. 

“Itu tidak ada dalam ketentuan. Sesuai hasil rapat koordinasi dan penyuluhan biayanya nol rupiah. Kalau yang lain-lain, itu urusan desa,” ujarnya. (ID) 


No comments