Breaking News

Hasil Opgab 77 Pengendara Ditilang, Anggota SAMSAT pun Dirazia

Sekretaris UPTD PDRD Bima, Ikhwan. Foto Sukri Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Penegakkan peraturan kepada wajib pajak tidak hanya berlaku kepada masyarakat umum, namun juga terhadap aparat. Anggota Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bagian dari UPTD-Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bima juga dirazia.

“Kami Opgab masing-masing. Mana STKNKnya diderek kendaraan kalau tidak ada. Bukannya kami jangan kita yang ngommong tapi tidak melakukan. Polres juga sudah mulai. Kalau di kepolisian ada punya provos, kalau di sini saya,” ujar Kepala UPTD PDRD Bima, Sabirin Alam, Jumat (26/8/2016).


Baca Juga:


Dikatakan Sabirin, dari hasil razia di lingkup internal itu seluruh kendaraan pegawai UPTD setempat diketahui masih berlaku. “Alhamdulillah teman-teman taat. Kalau tidak saya semprot langsung,” ujarnya.

Pada bagian yang sama, Sekretaris UPTD PDRD Bima, Ikhwan mengatakan, dari hasil Opgab selama tiga hari (22-24 Agustus 2016) di Taman Ria bersama TNI, Satuan Lalulintas, Dishubkominfo, dan PT. Jasaraharja, aparat gabungan menilang sedikitnya 77 kendaraan. Empat di antara kendaraan itu jenis roda empat dan terdapat satu kendaraan dinas.

“Setelah ditilang 50.50 ada yang bayar di tempat, bayar langsung sebanyak 25 persen. Operasi gabungan ini tetap kita laksanakan empat kali dalam sebulan di wilayah Kota Bima dan empat kali di wilayah Kabupaten Bima. Bergantung kesiapan Polri dan TNI,” ujarnya.

Ikhwan mengisyaratkan, UPTD PDRD akan mengoptimalkan penerimaan dari sisi pajak kendaraan. Saat ini UPTD setempat tetap melakanakan program SAMSAT keliling, dan pengiriman surat teguran kepada wajib pajak. Hingga triwulan ke-3 tahun 2016 realisasi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 74 persen dari total target yang ditetapkan, demikian juga dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah mencapai 74 persen.

Untuk membangun ketaatan pembayar pajak khusus kendaraan dinas, berbagai SKPD di Bima akan diundang menghadiri rapat koordinasi di Mataram bersama Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, UPTD PDRD  juga akan mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan berat milik dinas terkait dan pihak swasta. Potensi alat berat milik Pemkab Bima puluhan unit, sedangkan milik pihak swasta 20 unit.

“Ini masih didata. Selama ini kendaraan berat itu tidak pernah bayar pajak. Sekarang kita maksimalkan dengan mulai mendatanya,” tambah Ikhwan. (US/*)

No comments