Breaking News

Jamin tak Ada Calo, UPTD PDRD akan Siapkan CS

UPTD PDRD Bima Terus Berupaya Meningkatkan Pelayanan.  Foto US

Kota Bima, Berita11.com— Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UPTD-PDRD) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin tak ada praktik calo, UPTD setempat akan menyediakan komputer layar sentuh yang bisa digunakan wajib pajak untuk mengetahui angka yang harus dibayar.

Fasilitas tersebut juga akan dilengkapi dengan petugas pelayan pelanggan (costumer service) yang akan melayani wajib pajak dengan cepat dan ramah. “Itu yang menjadi area perubahan saya, inovasi saya. Kebetulan dari Dispenda di induk sudah mendiklat masing-masing seluruh UPTD yang ada di NTB, setiap samsat ada satu customer service,” ujar Kepala UPTD PDRD Bima, Sabirin Alam, Jumat (27/8/2016).


Baca Juga:


Dikatakannya, UPTD setempat juga siap menfasilitasi masyarakat yang baru membeli kendaraan, mengurus sendiri pajak. CS akan melayani kebutuhan informasi dan kegiatan pembayaran pajak dari masyarakat.

“Saya juga ingin pelayanannya cepat. Selama ini katakan dalam 15 menit, kita pangkas entah jadi 10 menit entah jadi 5 supaya lebih nyaman wajib pajak biar tinggal duduk saja menunggu giliran untuk dipanggil bayar,” katanya.

Menurut Sabirin, fasilitas  komputer layar sentuh yang terhubung sambungan online memudahkan masyarakat mengetahui jumlah pajak, denda maupun biaya lain yang harus dibayar. Sehingga pelayanan UPTD PDRD lebih transparan dan akuntabel. Selain pengecekan online, sebenarnya masyarakat Bima juga bisa memanfaatkan layanan SMS gateway fitur XL Tunai untuk mengecek total tagihan pajak kendaraan maupun untuk transaksi pembayaran.

“Sebetulnya ada yang lebih dahulu kita laksanakan dengan XL Tunai. Kalau di Mataram sudah, kalau di Bima XL tidak populer.  Dengan HP kita bisa tahu dan bisa bayar via SMS. Cukup 2.500 biayanya mau mobilnya bagus bayarnya tetap cuma 2500 biaya SMS,” katanya.

Sabirin menjelaskan, tanpa mengecek secara online maupun melalui SMS gateway pun, masyarakat bisa mengetahui jumlah pajak yang harus bayar pada notice pajak. Bila diamsusikan wajib pajak membayar tepat waktu, maka jumlah yang harus dibayar sama dengan tahun sebelumnya atau bisa kurang.

Secara umum,  untuk pendaftaran ulang, wajib pajak cukup melengkapi syarat membawa foto copy KTP sesuai nama pemilik dalam STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).  “Sebetulnya tidak terlalu sulit, paling tidak prediksi jumlah bayar pajak kita tahun lalu paling tidak, itu bisa kurang. Kalau lebih jarang sekali kejadian,” ujar Sabirin.

Diluar sisi pelayanan, saat ini UPTD PDRD setempat sedang menggenjot penerimaan dari pajak kendaraan yang dimulai dari pendataan ulang atau validasi kendaraan bernomor plat luar daerah, alat berat dan rasionalisasi total potensi objek pajak atau jumlah kendaraan.

Dikatakan Sabirin, berdasarkan data lama, jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 di wilayah Kota dan Kabupaten Bima sebanyak 100.000 unit. Selama ini, hanya 40 persen dari jumlah itu realisasi pendapatan yang digenjot UPTD PDRD. Karena data itu sudah tidak valid, banyak kendaraan yang sudah rusak berat ataupun berpindah sehingga kemungkinan akan dikeluarkan dari data induk (data base)

“Jatim itu 40 miliar dalam sehari pemasukan dari pajak kendaraan dan BBNKB. Memang kita (NTB) dapat 2 miliar per hari. Mereka dapat dari kendaraan sementara opearsionalnya di daerah lain,” katanya. (SK/US/*)

No comments