Breaking News

Jika Pertimbangan Politik Diutamakan, Maka Kepentingan Publik Terabaikan!

Pengamat Politik dari CEPP UI Link, Dr Ibnu Khaldun, M.Si


Bima, Berita11.com—  Pengamat politik dari Pusat Kajian Center for Election and Political Party Universitas Indonesia link, Dr Ibnu Khaldun, M.Si, menilai rencana mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dengan mengutamakan aspek politik akan melahirkan sejumlah dampak dalam masyarakat dan birokrasi. Salahsatunya berkaitan pelayanan terhadap publik.

Menurutnya, kontribusi saat Pilkada harus dijadikan pertimbangan terbawah oleh kepala daerah dalam mengangkat pejabat. Hal utama yang harus menjadi pertimbangan adalah kompetensi calon pejabat. Mutasi, promosi dan degradasi pejabat harus berlandaskan amanat Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan assesment.


Baca Juga:


“Yang paling utama adalah pemetaan kompetensi berdasarkan jenis Tupoksi yang ada dalam unit dan SKPD itu. Kita menunggu itu yang dilakukan oleh kepala daerah,” katanya kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin (15/8/2016).

Penempatan pejabat sesuai kemampuan dan kompetensi (the right man on the right place) harus menjadi salahsatu kata kunci dalam melaksanakan mutasi. Untuk tahap pra bupati dan wakil bupati bisa menugaskan Badan Kepegawian Daerah atau Sekretaris Daerah memetakan jumlah jabatan dan pegawai yang layak menduduki jabatan.

“Misalnya konfirmasi kesediaan,  kepala daerah harus memberikan regulasi atau edaran itu kepada tim misalnya dibentuk tim dalam rapat internal dihadiri Sekda dan unit teknis itu menyampaikan hasil pemetaan dari keadaan jumlah struktur yang ada dan jumlah aparatur yang tersedia,” ujarnya.

Bentuk assesment tersebut merupakan hal yang paling ditunggu oleh publik dalam menilai kinerja pemerintah. Selama ini publik tidak bisa mengakses berapa struktur jabatan dan figur yang memiliki kompetensi dalam birokrasi. Bupati dan wakil bupati harus segera memberikan kepastian kepada aparatur.

“Jadi indikator kita (pejabat) mendukung dalam proses Pilkada adalah nomor kesekian, yang utama itu adalah  pemetaan menggunakan pendekatan the right man on the right place. Inilah yang dibutuhkan  publik, sehingga harapan publik terhadap kepala daerah perempuan pertama ini bisa terus meningkat,” katanya.

Menurut Ibnu, ada beberapa ekses yang dikuatirkan jika mutasi, promosi dan degradasi pejabat berlandaskan kontribusi politik seperti yang menjadi pernyataan Bupati IDP belum lama ini. Pengangkatan pejabat yang mengutamakan balas jasa politik melahirkan pandangan bahwa yang berhak mendapatkan pelayanan hanya mereka yang mendukung pemenang Pilkada. Sistem pelayanan didasarkan pada pertimbangan kepentingan.

Hal lain yang dikuatirkan terulangnya proses politik yang sama tidak menjaga kewibawaan kelembagaan dalam birokrasi.  Sehingga menimbulkaan persepsi negatif bagi generasi mendatang terutama dalam lingkungan birokrasi bahwa siapa saja yang mendukung pemenang Pilkada yang mendapatkan kekuasan. Dampak lainnya akan menghambat kaderisasi dalam birokrasi.

“Seolah-olah jabatan itu menjadi milik kelompok yang memberikan dukungan secara politik tidak dilihat aspek kompetensi. Pengaruhnya terhadap ASN dalam meningkatkan kompetensi. Tidak lagi bekerja memenuhi target, tapi yang utama bekerja atas kepentingan-kepentingan yang mengangkatnya,” katanya.

Jika sudah demikian, menurut Ketua STKIP Taman Siswa Bima ini, maka akan memperburuk pelayanan terhadap publik. Bupati dan wakil bupati bisa saja mengangkat pejabat berdasarkan pertimbangan politik, namun harus menjadikan penilaian itu sebagai aspek terakhir. ASN yang memberikan dukungan saat Pilkada diberi tenggang waktu dan dimintai konfirmasi kesediaan menempati sebuah jabatan dengan tetap harus memiliki target. Jika tidak mampu memenuhi target harus diganti dengan yang lain memiliki kompentensi sesuai jabatan teknis yang ditempati. Regulasi penempatan pejabat berdasarkan kompetensi harus dibuat dalam bentuk surat edaran.

“Dukung mendukung itu sudah biasa dalam Pilkada. Baik yang mendukung maupun tidak mendukung sama-sama melakukan pelanggaran. Untuk itu diperlukan kerelaan aparatur karena sama-sama, tujuannya bagaimana mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, regulasi dan kualitas pemberdayaan,” kata Ibnu.

Soal apakah bupati dan wakil bupati lebih banyak menerima masukan dan pendapat dari pendukung dalam melaksanakan mutasi, promosi dan degradasi pejabat, menurut Ibnu kepala daerah bisa menyeleksi informasi dan saran yang masuk sebagai pertimbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Langkah utama yang perlu dilakukan bupati adalah memperbaiki daeran dengan mempercepat capaian-capain pembangunan.

Demikian juga soal dalam mewujudkan sistem transparansi dalam pengangkatan pejabat. Hal itu bergantung pada Sekretaris Daerah sebagai pejabat tertinggi dalam birokrasi. Salahsatu wujud good governance adalah wujud paradigma transparan. Kepala daerah harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian kepada aparatur dalam melaksanakan pembenahan birokrasi.

“Kalau pun transparansi itu, kita mendorong (pemerintah) memberikan informasi berkaitan ada berapa struktur yang ada? Ada berapa pejabat yang berkompeten, selebihnya melalui proses seleksi, apakah sederhana atau berdasarkan kesepakatan tim penilai,” katanya. (US)

No comments