Breaking News

Pejabat Eselon II dan III akan Direkrut Berdasarkan Hasil Assesment

Kepala BKD Kota Bima, H Supratman, M.Ap. Foto Sukri Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com— Setelah melaksanakan mutasi dan rotasi pejabat struktural dan fungsional, Senin (29/8/2016) pagi. Setelah Perda Struktur rampung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan kembali melaksanakan mutasi dan rotasi pejabat II dan III.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, H. Supratman, M.Ap, mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Bima bertekad melaksanakan promosi, mutasi dan rotasi pejabat berdasarkan kompetensi atau orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place). Hal itu juga berdasarkan komitmen Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan kinerja aparatur birokrasi.

“Sehingga ada peningkatan kinerja. Tentu akan memudahkan pelayanan dan mengoptimalkan hasil. Pak Wali sangat berharap seperti itu,” ujar H Supratman kepada Berita11.com di BKD Kota Bima, Senin (29/8/2016).

Dikatakannya, penempatan pejabat sesui kompetensi juga merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan pejabat eselon II dan III akan melalui proses seleksi atau assement untuk mengetahui sumber daya atau kompetensi calon pejabat.

“Yang dikedepankan sesuai kompetensi, namun kadang-kadang kendalanya kesiapannya sumber daya, latar belakang ilmu yang tersedia. Itu kesullitan kita,” katanya.

Mantan Sekretaris DPRD Kota Bima ini mencontohkan jabatan Kepala Bidang Informatika Dishubkominfo yang baru dilantik, Senin (29/8/2016) dijabat lulusan sarjana sosial padahal seharusnya figur yang memiliki kompetensi terkait atau dari Teknik Informatika. Hal itu terjadi karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait. Jika pun ada belum memenuhi syarat golongan dan kepangkatan.

Diisyaratkannya, mutasi dan rotasi pejabat eselon II dan III akan kembali dilaksanakan Pemkot Bima setelah Peraturan Daerah (Perda) Tentang Struktur penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 rampung dibahas oleh legislatif. Hal itu karena menyesuaikan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menyusul PP 18 Tahun 2016 terbit, beberapa SKPD di Kota Bima akan dipisahkan seperti Dinas Pariwisata dengan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Arsip dengan Perpusatakaan.

“Nanti akan ada yang digeser-geser, menyesuaikan. Prinsipnya pengukuhan pada eselon yang sama kecuali ada ada eselon-eselon yang kosong, karena ada SKPD yang dipecah,” tukasnya. (US)


No comments