Breaking News

6000 Sertifikat Tanah Objek Land Reform Tunggu SK Kakanwil

Kasi Pengaturan dan Penataan BPN Kabupaten Bima, Subhan. Foto Hamid Berita11.com


Bima, Berita11.com— Sebanyak 6000 sertifikat tanah objek land reform di Kabupaten Bima masih dalam proses perampungan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sedang menunggu surat keputusan (SK) yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTB. 

“6000 itu berkasnya semua sudah ada di BPN. Hanya saja tunggu SK penegasan dari Kakanwil,” ujar Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Bima, Subhan kepada Berita11.com di BPN, Selasa (06/9/2016). 

dikatakannya, setelah ada SK, BPN Kabupaten Bima akan melaksanakan pengukuran bidang, pemetaan bidang, cetak peta bidang, dan cetak SU. Kemudian akan diserahkan pada pemilik tanah. 

Berbeda dengan sertifikat Prona, Subhan menjelaskan sertifikat tanah objek land reform hanya ditujukan khusus untuk tanah pertanian milik negara yang dikuasai masyarakat, namun belum memiliki legalitas secara administratif. 

“Redis tanah negara beda dengan Prona. Istilahnya tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Kita tarik dan kita berikan kepada orang yang bersangkutan dan menjadi hak milik,” jelasnya. 

Dari segi pembiayaan, penerbitan sertifikat tanah objek land reform ditanggung oleh BPN Kanwil provinsi. BPN hanya bertindak sebagai pelaksana. Pada tahun 2015 program dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, sementara jatah untuk Kabupaten Bima diberikan tahun ini. 

“Redis itu DIPA kanwil. Semua ditanggung Kanwil. Kita disini hanya pelaksana saja. Kabupaten Bima baru tahun ini. Alhamdulillah tidak ada kendala,” ujarnya. 

Sebenarnya, kata dia sesuai target program tuntas pada bulan November mendatang. Namun tersendatnya proses penerbitan SK dari Kanwil, maka ditargetkan setifikat rampung pada Desember mendatang. “Target kita November tuntas, tapi karena saat ini belum ada SK kita rencananya Desember sudah selesai semua,” tandasnya. (ID) 

No comments