Breaking News

By Pass sudah Tersedia, tapi Air untuk Rusunawa belumTersedia

Kepala DPU dan Tamben Kota Bima, Muhammad Amin. Foto Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com—  Pemerintah sudah menyiapkan pipa jalur khusus (by pass) dari Kelurahan Dodu menuju rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan Tanjung Kota Bima. Namun infstruktur tersebut belum bisa dimanfaatkan karena akses dari mata air tidak diijinkan masyarakat. Hal tersebut diakui Kepala Bagian Umum PDAM Bima, Abdullah.

“Pipa by pass dari Dodu sebenarnya sudah dibangun, tapi terkendala sumber mata air karena persoalan masyarakat tidak menginjinkannya,” ujar Abdullah kepada Berita11.com di PDAM Bima, Senin (19/9/2016).

Untuk mengatasi persoalan air di Rusunawa Tanjung, PDAM Bima siap membantu Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima. Saat tahap percobaan beberapa hari lalu BUMD setempat mendistribusikan tiga tangki air bersih ke Rusunawa. Kemudian sehari setelah itu dua mobil tangki.

Soal distribusi air ke setiap kamar, PDAM menyerahkan sepenuhnya kepada UPT Rusunawa Tanjung Kota Bima. Tugas PDAM hanya mendistribusikan ke bank penampung (reservoar).

Sementara secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU dan Tamben Kota Bima, Muhammad Amin, S.Sos persoalan air bersih menjadi kendala dalam operasi Rusunawa Tanjung. Namun pemerintah sudah mengantisipasi dengan mengerahkan beberapa mobil tangki milik PDAM.

“Persoalan sudah bisa kita antisipasi sementara ini. Kita kerahkan mobil tangki kesana,” ujarnya di Dinas PU dan Tamben Kota Bima, Senin (19/9/2016).

Dikatakannya, untuk jangka panjang  antisipasi Pemerintah Kota Bima akan menggunakan sumber mata air dari Kadole sekitar Lelamase. Meskipun untuk sementara kebutuhan air bersih didistribusikan melalui mobil tangki, namun 198 kamar di Rusunawa memiliki meteran air masing-masing sehingga pembayaran bergatung jumlah pemakaian setiap penghuni.

Diakuinya ada kekuatiran pemerintah persoalan air akan menghambat minat masyarakat untuk memanfaatkan Rusunawa. Rumah susun itu merupakan proyek yang bersumber dari APBN yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang belum mampu memiliki rumah. Sejak 15 September 2016, pemerintah mengumumkan penerimaan penghuni Rusunawa.

“Syaratnya tidak boleh PNS dan memang diarahkan untuk masyarakat tidak mampu dengan  kriteria Rp493 ribu- Rp1.330.000,” sebut Amin. (US)

No comments