Breaking News

Ibnu: Mutasi belum Menggunakan Pendekatan Good Governance

Prosesi Mutasi Pejabat di Lingkup Pemkab Bima.


Bima, Berita11.com— Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Khaldun, M.Si menilai dua paket mutasi, rotasi dan demosi pejabat struktural dan fungsional lingkup Kabupaten Bima, kemarin belum menggunakan pendekatan atau prinsip tata laksana pemerintah yang baik (good governance).

Hal itu dilihat dari dua aspek penilaian yakni asas transparansi dan akuntabilitas, sehingga kegiatan perombakan “wajah birokrasi” di Kabupaten Bima tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik dan reformasi birokrasi.


Baca Juga:


“Bagi saya belum ada yang baru dari bupati kalau ktia evaluasi dari rotasi dua tahap itu. Kenapa?  Saya berharap bupati baru ini memberikan harapan baru juga dalam membenahi sistem birokrasi dengan menggunakan pendekatan good governance,” ujar Ibnu kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Jumat (30/9/2016).

Menurut Ibnu, mutasi beberapa hari lalu didominasi sejumlah wajah lama seperti Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Drs H Abdul Wahab yang digeser menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Demikian juga untuk sejumlah jebatan lain. Padahal sejumlah pejabat itu sudah terkontaminasi oleh sistem birokrasi yang belum kuat selama masa reformasi.

“Saya sudah menyampaikan berkali-kali untuk membenani birokrasi di Bima ini butuh misalnya asas transparansi. Jadi publik butuh informasi.  Apa indikator-indikator yang digunakann untuk melakukan mutasi, demosi dan promosi itu,” ujar Ibnu.

Dikatakan Direktur Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party) STKIP Taman Siswa Bima, Universitas Indonesia link ini, seharusnya sejumlah jabatan strategis seperti Kepala BKD diisi oleh sumber daya yang memiliki kompetensi terbaik dan berpengalaman dalam membenahi sistem administrasi. Sebelum melaksanakan mutasi bupati harus menyampaikan kepada publik tentang pendekatan-pendekatan dalam sistem rekruitmen pejabat, termasuk indikator-indikator penilaian.

“Ada berapa misalnya berapa posisi, eselon II, III dan seterusnya sehingga disinkronisasikan dengan organisasi perangkat daaerah yang akan diperdakan itu. Itulah yang kita tunggu. Saat pelantikan bupati belum memberikan informasi-informasi itu dalam sambutannya,” ujar Ibnu.

Untuk memenuhi aspek akuntabilitas, para pejabat yang menempati posisi strategis maupun pejabat pada posisi lain harus diberikan target kerja. “Berapa lama target untuk membenahi. Saat pelantikan apa nota kesepahaman atau target-target yang diberikan kepala daerah kepada Kepala BKD? Pejabat-pejabat ini mau diarahkan untuk mengembangkan apa? Apakah mereka diberikan target kerja? Apakah ada audit kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan promosi dan demosi itu?” tanya Ibnu.

Doktor jebolan Fisip UI ini, melihat kegiatan mutasi beberapa hari lalu  masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang biasa seperti periode kepala daerah sebelumnya. Bukan pendekatan yang revolusioner untuk membenahi tata kelola birokrasi berdasarkan pendekatan good governance. Hal itu juga tejadi saat mutasi tahap kedua pada jabatan fungsional, guru, kepala sekolah dan pengawas. Padahal mutasi pejabat fungsional dalam lingkup pendidikan merupakan aspek vital.

“Kita berharap ketika (bupati) membenahi lingkungan pendidikan itu. Siapa tim yang digunakan dari tokoh pendidikan atau siapa tim dan apa temuannya sehingga (jelas dasar) para kepala sekolah itu dilakukan mutasi atau demosi,” kata Ibnu.

Kendati proses mutasi, degradasi, dan demosi pejabat belum memenuhi tata laksana pemerintahan yang baik, menurut Ibnu, publik harus memberikan kesempatan kepada “produk” mutasi jilid 1 dan 2 untuk menunjukkan hasil kerjanya. Kepala sekolah yang didemosi sebagai guru biasa juga harus tetap menunjukkan kinerja yang baik walaupun tidak lagi menduduki jabatan sebagai kepala sekolah.

“Kita berharap ini peristiwa biasa. Tapi harapan kami yang mengkaji tata kelola pemerintahan itu adalah (muncul) hal baru. Tapi kami belum melihat ada hal baru dilakukan kepala daerah terutama dalam mewujudkan good governance,” tukas Ibnu.  

Seperti diketahui sebelumnya, saat mutasi, rotasi dan demosi pejabat tahap 1 dan 2, sejumlah pejabat dipromosi menempati sejumlah posisi strategis. Namun ada juga beberapa pejabat yang didemosi atau“turun tahta” seperti Kabag Opa Setda Kabupaten Bima, Kepala dan Sekretaris BKD turun menjadi analis kepegawaian. Pada gerbong mutasi pejabat fungsional, dua kepala sekolah didemosi sebagai guru biasa diantaranya Kepala SMKN 9.

Sebelumnya, saat pelantikan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP) mengingatkan pejabat yang dilantik agar melaksanakan tugas dengan baik, tidak meresa “di atas angin” tetapi bekerja secara ikhlas dan mempedomani aturan. (ID)

No comments