Breaking News

Pemerintah Perlu Membenahi Infrastruktur Pendukung Pariwisata

Keindahan Pantai Kalaki Dilihat Dari Arah Hotel Kalaki Beach Bima. Ist


Bima, Berita11.com— Hingga saat ini, infrastruktur pendukung yang terbatas dan regulasi yang tidak bersahabat merupakan salahsatu kelemahan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bima hingga saat ini. Hal tersebut dikeluhkan pelaku usaha wisata di Bima. 

Komisaris Hotel Kalaki Beach Bima, Dedi Kuswenda, mengatakan, sebenarnya Kabupaten Bima memiliki banyak potensi pariwisata yang bisa dijual kepada wisatawan domestik dan asing. Seperti keindahan Gili Banta, Pulau Ular, pantai Kalaki, Pulau Kelapa, dan pantai Wane. Hanya saja selam ini pemerintah daerah belum menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai.

“Perlu konsistensi dari pemerintah, kalau kami dari pihak Kalaki Beach siap membantu mempromosikan pariwisata seperti di Wane dan sebagainya,” katanya kepada Berita11.com di Hotel Kalaki Beach, Selasa (20/9/2016).

Menurutnya, sebenarnya banyak investor dan wisatawan yang menginap di Bima. Namun mereka kadang sulit mengakses lokasi pariwisata karena belum didukung infstruktur yang memadai dan ditambah persoalan keamanan. Hal tersebut selayaknya menjadi atensi  pemerintah daerah. Karena sektor pariwisata juga bisa menjadi primadona untuk pendapatan asli daerah jika dikelola secara tepat.

Dikatakan Dedi, dengan tersedianya infrastruktur pendukung serta dukungan dari masyarakat, maka geliat usaha pariwisata secara otomatis akan hidup. Tingkat kunjungan wisatawan juga akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Karena ada beberapa wisatawan yang menyewa rumah penduduk dan pemandu wisata. Usaha pendukung seperti suvenir juga dapat berjalan, demikian juga aktivitas pedagang di sekitar lokasi wisata.

“Harus ada niat Kepala Dinas Pariwisata dan keinginan atau niat dari Bupati Bima menjadi pariwisata sebagai sumber PAD,” katanya.

Dedi melihat, kelemahan lain dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bima yakni masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mestinya ada porsi anggaran yang lebih baik untuk pengelolaan pariwisata, sehingga setelah berjalan akan memberikan timbal balik (feed back) kepada daerah berupa PAD. Selain itu, pada sisi lain pemerintah daerah juga perlu menyiapkan regulasi yang bersahabat bagi pelaku usaha pariwisata seperti usaha penginapan.  (US/*)

No comments