Breaking News

Pemkot Pangkas Belanja SKPD 10 Persen untuk Bayar Sertifikasi Guru

Kepala DPPKAD Kota Bima, H Muhtar. Foto Hamid Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com— Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan memangkas belanja seluruh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) sebesar 10 persen untuk menanggulangi pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang ditunda pencairannya oleh pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, Drs. Mukhtar MH, menjelaskan total kebutuhan anggaran pembayaran sertifikasi guru selama empat bulan kedepan sebesar Rp32 miliar. Pemkot terpaksa menyiasati belanja SKPD untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

“Terpaksa kita rasionalisasikan anggaran daerah. Termasuk anggaran SKPD kita pangkas 10 persen untuk menanggulangi itu. Kita kan hanya mengandalkan anggaran dari pusat,” katanya kepada Berita11.com di dinas setempat, Senin (19/9/2016). 

Saat ini rencana tersebut sedang dibahas  dalam anggaran perubahan bersama DPRD. Sasaran pemangkasan adalah biaya operasional kantor, kegiatan rapat dan perjalan dinas. “Kita irit-irit di belanja operasionalnya saja. Misalnya rapat tiga kali kita kurang satu atau dua,” ujarnya. 

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga telah memangkas anggaran sebesar 10 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 miliar. Meski demikian tak mengganggu pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. 

Selain itu, pada sektor penerimaan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Tangunan (BPHTB) saat ini terkumpul sekitar Rp300 juta. Target PAD tahun ini Rp.33 miliar dengan realisasi sementara sebesar 20 miliar lebih dan telah diserap untuk membiayai belanja daerah.

“Anggaran Rp20 lebih miliar telah diserap. Memang bisa kita gunakan dan itu sudah habis kita pakai,” katanya (ID) 


No comments