Breaking News

Perkara Lahan HGU, Komnas HAM Pra-Mediasi Pemerintah dan Masyarakat

Aksi Warga Oi Katupa Bertahan di Depan Kantor Bupati Bima. Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com— Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mendatangi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bima untuk bertemu Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Rabu (21/9/2016). Kedatangan lembaga tersebut  terkait persoalan PT. Sanggar Agro dan Masyarakat Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora.

Asisten III Setda Kabupaten Bima, Ir. Muzzakir menjelaskan, maksud kedatangan Komnas HAM yaitu untuk melakukan upaya pra-mediasi antara pemerintah dan masyarakat yang didasari laporan masyarakat. “Komnas HAM datang untuk melakukan pra-mediasi. Sebelum dilakukan mediasi,” kata dia kepada Berita11.com di Pemkab Bima, Rabu (21/9/2016).

Dia mengatakan, pra-mediasi dilakukan Komnas HAM dengan cara pengumpulan data dan fakta yang terjadi di lapangan dengan melibatkan pihak terkait. Komnas HAM telah mengantungi izin Pemkab Bima dalam upaya tersebut.

“Setelah itu, dipanggil instansi terkait mulai dari bupati, Dinas Perkebunan, PT Sanggar Agro, BPN, Dispenda, camat, desa dan masyarakat. Mereka akan periksa selama dua sampai empat pekan, kita berikan waktu untuk itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Bima juga telah menerima rekomendasi dari DPRD. Namun rekomendasi itu tidak menjadi solusi yang memuaskan.

Muzakir mengungkapkan, Komnas HAM juga telah bertemu masyarakat Desa Oi Katupa yang turut disaksikan Komisi I DPRD Kabupaten Bima. Secara faktual Pemkab mengharapkan Komnas HAM menghimpun data faktual dari semua pihak.

“Harus diketahui legalitas formal. Karena kita pemerintah beralaskan hukum dan ketentuan,” imbuhnya.

Dikatakannya, hasil pra-mediasi Komnas HAM akan menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan solusi tepat penanganan yang dapat memecah persoalan.

“Nanti hasilnya berupa rekomendasi yang dapat kita pakai untuk mediasi dengan pihak-pihak yang terkait,” katanya. (ID)

No comments