Breaking News

Polres Bima Gelar Rakor Narkoba dan Tramadol, ini Rekomendasinya

Kegiatan Rakor yang Dilaksanakan di Ruang Bhayangkara Polres Bima, Kamis (15/9/2016). Foto Berita11.com



Bima, Berita11.com— Menyikapi penyalahgunaan Narkoba dan tramadol yang makin marak terjadi di wilayah Kabupaten Bima, Kepolisian Resort (Polres) Bima menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pemangku kepentingan (stakeholders) yang dilaksanakan di ruang Bhayangkara Mapolres setempat, Kamis pagi (15/9/2016).

Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin, SH. SIK dalam sambutannya mengatakan kegiatan bertujuan membangun peran dan kesadaran untuk menemukan solusi penanganan masalah dari aspek hukum dan kesehatan yang diharapkan muncul dari pemikiran masing-masing peserta. Sehingga dapat diformulasikan sebagai langkah yang tepat.

“Solusi atas masalah yang terjadi dengan kita bertukar pikiran dan masukan-masukan sebagai langkah yang tepat demi kemaslahatan masyarakat Bima,” katanya.

Gatut menambahkan persoalan Narkoba dan tramadol merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Artinya, perlu dorongan untuk menggerakan secara masif  semua unsur dan elemen. Tentunya dengan upaya pendekatan sosial kemasyarakatan untuk menekan peredaran barang haram tersebut.

Dia menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum paham prosedur hukum serta kewenangan kepolisian dalam menangani persoalan. “Masyarakat banyak yang belum paham terkait penanganan tramadol. Kita terbatas karena aturan,” imbuhnya.

Dalam kegiatan juga dibahas konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhapat pelaku. Serta pemetaan perkembangan masalah dan edukasi mengenai dampak dan risiko yang timbul akibat mengkonsumsi jenis obat kategori terlarang tersebut.

Perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Bima, Yosef S.Si APT menyampaikan saat ini penyalahgunaan Narkoba dan tramadol telah menjadi isu pada tingkat provinsi. 

Berdasarkan pengamatan BPOM, semua daerah di NTB telah terpapar penyalahgunaan obat. Indikasi tersebut menunjukan masalah Narkoba dan tramadol harus segera ditangani dengan serius. “Hampir di daerah kita, Lombok, Dompu, Sumbawa terindikasi dan ini menjadi masalah provinsi,” jelasnya.

Diskusi juga mengangkat tentang rehabilitasi korban. Pasalnya hingga saat ini belum tersedia fasilitas penunjang untuk memulihkan kembali kondisi fisik dan mental penyalahguna. Pemerintah diminta segera merealisasikan hal tersebut dengan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten(BNK) Bima.

Sementara Itu Kepala Pengadilan Negeri Raba, Syahrul Alam mengatakan dari aspek hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pasal 198 tak dapat menjerat pelaku orang-perorangan seperti pengguna dan pengedar. Pasal tersebut hanya menjerat koorporasi yang memroduksi obat diatas batas wajar serta tak memiliki izin operasi.

Ia menyambung, untuk menjerat pelaku dan pengedar tramadol dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 149 Tahun 1949 Tentang Obat Keras, berupa tindak pidana ringan (Tipiring) dengan ancaman enam bulan penjara.

Ada empat hasil keputusan rakor. Pertama melakukan upaya preemtif, preventif dan represif untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran. Kedua membentuk satuan gabungan sementara (Satgas) tingkat kabupaten dari stakeholders yang ada. Ketiga, persolan menjadi skala provinsi dan keempat mempercepat fasilitas rehabilitasi korban narkoba dan tramadol dibawah pengawasan BNK.

“Dari hasil ini akan kita rekomendasikan ke pemda. Juga pada komisi I DPRD akan kita berikan,” ujar Gatut. (ID)

No comments