Breaking News

Surat Somasi tak Ditanggapi, Pemuda Talabiu Desak Penghentian Normalisasi

Pemuda Talabiu Saat Hearing dengan Pejabat Pemkab Bima. Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com— Sejumlah pemuda Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Kabupaten Bima menghentikan sementara kegiatan normalisasi sungai di desa setempat hingga pembebasan lahan tuntas dilakukan.

Sebelumnya kelompok mediasi Talabiu juga sudah dua kali menyampaikan surat somasi kepada Pemkab Bima. Namun tak kunjung ditanggapi. “Kita minta agar dihentikan sementara hingga lahan warga itu lunas dibayar. Bagaimana ceritanya kerja duluan sementara lahan warga belum dibayar?” ujar Sirullah, koordinator mediasi pemuda Talabiu, kemarin.

Dikatakannya, pada prinsipnya warga Talabiu tidak menolak normalisasi sungai di beberapa wilayah Kecamatan Woha, Belo hingga Palibelo, termasuk di desa setempat. Hanya saja, pemerintah perlu memerhatikan hak rakyat. Terutama pemilik lahan sawah yang masuk dalam area normalisasi. “Sementara pekerjaan sudah dimulai, tanah warga sudah digali, sedangkan pembebasan lahan belum dibayar. Belum semua warga menyetujui kegiatan itu,” katanya.

Menurutnya, keberadaan kelompok mediasi adalah berupaya menjembatani warga Talabiu dengan pemerintah sehingga ada jalan tengah yang terbaik. Pemerintah dapat melaksanakan proyek itu dan warga tetap mendapatkan haknya sesuai keinginan mereka. “Sesuai Undang-Undang, peraturan pemerintah tentang lingkungan itu sudah sangat jelas harus dibayar dulu baru kerja. Sementara yang terjadi di lapangan itu bisa saja disebut penyerobotan,” katanya.

Pada hari Selasa (13/9/2016) kelompok media Talabiu mendatangi kantor Pemkab Bima dan hendak bertemu Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, untuk menanyakan penyebab pemerintah tak kunjung merespon surat somasi mengenai normalisasi sungai yang sudah dua kali dilayangkan. Sebelumnya surat itu disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bima. Namun karena Bupati IDP tidak berada di tempat, mereka kemudian bertemu Asisten I Pemkab Bima, H Abdul Wahab dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bima, Drs H Masykur MM.  Kelompok mediasi juga menyampaikan persoalan normalisasi sungai kepada legislatif.

Asisten I Pemkab Bima, H Abdu Wahab mengisyaratkan pemerintah akan merespon setiap tuntutan masyarakat. Namun pemerintah juga akan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. Pemerintah secepatnya akan melakukan pembayaran proses pembabasan lahan warga pada jalur normalisasi.

Sementara Kabag Tata Pemerintah Kabupaten Bima, Drs H Masykur mengatakan, pemerintah sebenarnya telah membahas persoalan pembebasan lahan dengan pemilik lahan pekan lalu. Apa yang menjadi aspirasi warga sudah ditampung. Bahkan yang diundang membahas masalah normalisasi sungai bukan saja pemilik lahan di Desa Talabiu namun seluruh kecamatan yang masuk area normalisasi mulai dari Kecamatan Belo, Palibelo dan Woha.

“Termasuk masalah jembatan di Belo itu juga respon. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin dengan pemilik lahan dan semuanya menyepakati kemarin. Walaupun memang ada beberapa yang tidak hadir,” katanya.

Dikatakannya, pada prinsipnya pemerintah akan mempercepat  pembayaran pembebasan lahan. Hanya saja dalam pemerintah ada proses harus dilengkapi termasuk kelengkapan administrasi. Saat ini, Pemkab Bima masih menunggu hasil pengukuran dan upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) menverifikasi kelengkapan dokumen tanah milik warga. (US)

No comments