Breaking News

Warga Talabiu Tolak Normalisasi Sungai jika...


Lokasi Normalisasi Sungai yang Mulai Dikerjakan di Talabiu. Courtessy FB Pengembara.

Bima, Berita11.com—  Sejumlah warga Talabiu Kecamtan Woha menolak normalisasi sungai di  desa setempat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Saat ini proyek normalisasi sungai sedang dikerjakan di wilayah Palibelo, Belo, dan Woha.

Warga Talabiu, Kurniati, mengatakan, hingga kini pemerintah belum membayar lahan petani yang digunakan untuk kegiatan normalisasi sungai. Sebelumnya, warga dan pelaksana proyek sudah menyepakati  batas waktu 15 hari sebelum normalisasi dilaksanakan.
“Tapi hingga kini janji itu belum ditepati. Ada beberapa lahan warga yang digunakan untuk normalisasi sungai,” katanya.

Kurniati menyebutkan jalur normalisasi di Desa Talabiu diantaranya so Sanggahu, so La Feti, so Belo dan so La Saba. Saat ini proyek normalisasi di Desa Rabakodo Kecamatan Woha sudah tuntas dan akan dilanjutkan ke Desa Talabiu.

“Pada prinsipnya warga di sini tidak menolak normalisasi sungai, tapi selesaikan dahulu pembebasan lahan. Lahan warga di sini belum dibayar,” katanya.

Secara terpisah Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Talabiu, Hamzah Hasan, juga meminta Pemerintah Kabupaten Bima memerhatikan persoalan normalisasi sungai. Jangan menunggu persoalan di desa setempat melebar.

“Intinya masyarakat akan menolak dan bisa saja timbul aksi jika pembayaran belum dirampungkan. Masyarakat tak akan menolak jika sudah dibaya,” katanya.

Dikatakannya, warga pemilik lahan memberikan batas waktu 15 hari kepada pelaksana proyek hanya saja belum ditepati. Sebelum melaksanakan normalisasi, seharus pelaksana menetapkan titik patok luas lahan warga yang akan dipakai. Karena sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum menyelesaikan gambar yang ditetapkan sebagai jalur pembebasan lahan.

Pada bagian lain, aktivis Kabupaten Bima asal Desa Talabiu, Arul juga menolak rencana normalisasi sungai di desa setempat. Karena pelaksana belum membayar lahan sawah milik petani. “Tuntutannya, seharusnya sebelum dimulai pekerjaan harus dibayar dulu,” katanya. (US)




No comments