Breaking News

Awas, Minta Paksa Informasi bisa Dipidanakan!


Tim Penilai Lomba PPID Kabupaten Bima.

Bima, Berita11.com— Kerja tim penilai lomba PPID memasuki hari ketiga menilai pelayanan PPID SKPD. Banyak hal yang menjadi catatan masing-masing tim penilai. Sebaliknya, SKPD yang dinilai juga menyampaikan unek-uneknya setelah sekian lama melayani masyarakat pemanfaat informasi lewat PPID.

PPID KP2T Kabupaten Bima, Utuh Suparta mengeluhkan adanya pemohon informasi yang masih memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan informasi, tidak jarang malah mereka main hantam kromo melabrak Kepala tidak melewati petugas PPID. 

"Lha, kita sudah jelaskan ada mekanisme yang harus dilewati bagi pemohon informasi masih juga mereka melabrak dan memaksa keinginan bahwa hari ini harus ada," cerita Utuh dihadapan tim penilai.

Hal yang sama juga dikeluhkan Gunawan HMS  Sekretaris BPMDes Kabupaten Bima bahwa  pemohon informasi tidak pernah mau mengikuti prosedur dan mengisi persyaratan yang disyaratkan untuk mendapatkan informasi. Malah,  ‎mereka maunya lagsung melabrak Kadis dan sekretaris. 

“Maunya harus ketemu, langsung masuk keruangan, tapi kalau disuruh penuhi prosedur gak mau, " ujar Gunawan yang juga ketua PPID BPMDes. 

‎Sekretaris tim penilai, Muhammad Irfan, ST.M.Eng tidak menampik keluhan SKPD terkait pemohon informasi.  Sejak  awal PPID kami juga mengalami gempuran yang sama sampai pukul meja hingga bahasa-bahasa yang kurang etis.

“Setelah kami jelaskan, kami berikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan yang harus dipenuhi mereka juga bisa pahami. Malah, ada yang tidak datang kembali‎,” cerita Irfan.

Sementara konsultan PPID, Umar, SH menjelaskan dihadapan petugas PPID BPMDES bahwa masyarakat pemanfaat informasi harus melewati prosedur yang disyaratkan untuk mendapatkan informasi. Tidak boleh sembarangan apalagi memaksa untuk mendapatkan informasi. 

“Salah kaprah jika pemohon memaksakan kehendak untuk mendapatkan informasi, disatu sisi melanggar syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh informasi, apalagi menyalahgunakannya. Sanksinya pidana sesuai pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,”  kata Umar yang juga konsultan pendamping Desa Kabupaten Bima ini. (ID)

No comments