Breaking News

Hanya 25 Persen Penunggak Pajak Kendaraan yang Taat

Kegiatan Operasi Gabungan di Perbatasan Kabupaten Bima. Foto Hami Berita11.com


Bima, Berita11.com— UPT Dinas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Raba Dispenda Provinsi NTB menggelar operasi gabungan (Opgab) yang difokuskan pada jalur satu arah perbatasan wilayah Kabupaten dan Kota Bima di Dusun Nu’u Desa Panda Kecamatan Palibelo, Senin (24/10/2016) sekira pukul 09.45 Wita.

Sekretaris UPT PDRD Raba Bima, Ikhwan mengatakan pelaksanaan Opgab dimaksudkan untuk menggenjot PAD dengan menyasar wajib pajak kendaraan pribadi dan kendaraan dinas yang menunggak pajak.

Saat Opgab pemilik kendaraan yang terjaring diberikan surat sementara sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan durasi tiga minggu. Meski demikian, tidak maksimal merangsang kesadaran wajib pajak. Sebab dari seluruh surat tilang yang dikeluarkan terhadap wajib pajak hanya 25 persen saja yang taat membayar.

“Cuma memang susahnya kita dari masa tenggang 21 hari, sekian yang ditahan paling 25 persen saja yang merealiasasikan dalam waktu itu. Sisanya menumpuk,” katanya.

Ikhwan menuturkan untuk wilayah kabupaten Opgab difokuskan pada dua lokasi yaitu, perbatasan Kota dan Kabupaten Bima dan jalan negara di depan Bandara Sultan M. Salahuddin Bima. Lokasi tersebut dinilai maksimal untuk menjaring pelanggar dan penunggak pajak.

“Kalau dua lokasi itu tak bisa dihindari. Namun masalahnya kita juga tak bisa paksakan pengendara untuk melintas. Tergantung kesadaran mereka,” imbuhnya.

Dalam Opgab UPT bekerjasama dengan pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Bima, Polisi Militer (PM) dan Jasa Raharja. Opgab direncanakan akan berlangsung selama empat hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Bima.

Ikhwan berharap dengan diintensifkannya Opgap dapat menggugah kesadaran wajib pajak. Menurutnya kendala Opgab tidak mampu mencakup keseluruhan pemilik kendaraan sehingga dinilai tidak maksimal. Karena kendaraan di wilayah pelosok sulit untuk ditilang.

“Opgab juga ndak terlalu mengcover semua wajib pajak.  Karena yang kena hanya yang memanfaatkan jalan. Sementara di pelosok kan banyak kendaraan. Itu permasalahannya,” katanya. (ID/*)

No comments