Breaking News

Kasek dan Pengawas Kompak Ngadu ke Ombudsman dan Gubernur?

Daftar Nama Pejabat Fungsional yang Dimutasi Kamis lalu.

Bima, Berita11.com—  Mutasi, rotasi dan demosi jilid II pejabat fungsional di lingkup Kabupaten Bima, Kamis (29/9/2016) lalu terus menuai pro dan kontra. Sejumlah kepala sekolah dan pengawas yang dimutasi dan didemosi mengisyaratkan menolak mutasi tersebut.

Bahkan sejumlah kepala sekolah dan pengawas mengisyaratkan akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengadukan persoalan mutasi ke Ombudsman RI Perwakilan NTB dan Gubernur NTB.

Mantan Kepala SMKN 9 Kabupaten Bima, Hamka, MPd  mengaku sudah berkonsolidasi dengan puluhan kepala sekolah dan pengawas dan didemosi. Mereka akan berangkat ke Mataram, Senin (3/10/2016) sore ini ke Mataram, menyampaikan laporan kepada PTUN Mataram, Ombdusman dan Gubernur NTB.


Baca Juga:
Ibnu: Mutasi belum Menggunakan Pendekatan Good Governance



“Saya tidak akan mundur sedikitpun. Karena aturannya sudah jelas. Saya dan puluhan kepala sekolah dan pengawas sudah sepakat,” ujarnya di Rada kepada Berita11.com, Senin (3/10/2016).

Menurut mantan Kepala SMAN 1 Soromandi ini, mutasi, rotasi dan demosi pejabat fungsional khususnya guru, kepala sekolah pengawas SMA/SMK pekan lalu cacat hukum karena sesui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935 tanggal 16 Oktober 2015, mengatur pemerintah daerah tidak diperkenankan menggelar mutasi atau penggeseran personil SMA dan SMK karena hal tersebut menjadi urusan internal pemerintah provinsi.

Sebelumnya, mantan Kepala SMAN 1 Bolo, Saidin, M.Pd mengisyaratkan hal yang sama yakni menolak mutasi, promosi dan demosi pejabat fungsional Kamis lalu. Mantan Kepala UPTD Dikpora Bolo ini mengisyaratkan akan menempuh PTUN sebagai penolakkan terhadap mutasi.

Mengenai penilaian mutasi yang dianggap tidak prosedural, hal tersebut dibantah oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si menegaskan, mutasi dan rotasi tenaga fungsional jajaran Dikmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bima yang dilaksanakan 29 September 2016 lalu sudah prosedural. 

Kewenangan pengelolaan tenaga fungsional tersebut akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB terhitung 1 Januari 2017.

Dijelaskannya, itu berarti bahwa sebelum tanggal tersebut tetap menjadi kewenangan Bupati Bima. Untuk diketahui bahwa proses mutasi tersebut berlangsung 29 September dan data nama-nama tenaga fungsional disampaikan kepada pemerintah provinsi NTB 30 September. (SK)

No comments