Breaking News

Pemanfaatan Tax Amnesty di Bima dan Dompu Optimal

Warga Memanfaatkan Layanan di KPPP Raba Bima. Foto US

Kota Bima, Berita11.com—Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) 2016 dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak di Bima dan Dompu. Terbukti realisasi pajak hingga batas waktu tax amnesty per 30 September 2016 sebesar Rp10 miliar.

Kepala Seksi Pengawasan 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Raba Bima Direktorat Jenderal Pajak, Imran mengatakan, kesadaran masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu memanfaatkan periode tax amnesty terbilang maksimal.

Dikatakannya, dengan memanfaatkan program tax amnesty, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak. Hal itu sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. “Kalau di Bima itu begitu tanggal 30 September tengah malam itu selesai. Sebenarnya warga yang ingin memanfaatkan itu masih banyak,” ujar Imran.

Ia mengatakan, kendati batas waktu berlaku tax amnesty untuk pajak pribadi sudah berakhir, masyarakat bisa memanfaatkan pengampunan pajak untuk UMKM. Sesuai regulasi, pengampunan itu berlaku hingga 31 Maret 2017. Pelaku UMKM yang memiliki omzet Rp4,8 juta dengan capaian harta Rp10 miliar maka tarif pajak hanya 0,5 persen, sedangkan yang memiliki harta diatas Rp10 miliar maka tarifnya berlaku 2 persen.

Pelaksana Harian Kepala KPPP Raba Bima, I Wayan Mertha mengatakan, antusiasme warga Bima dan Dompu mengikuti program tax amnesti sangat tinggi. Di wilayah NTB, KPPP Raba Bima menempati posisi tengah mencapai perolehan realisasi pajak terbaik. “Ini juga terus kami sosialisasikan secara terus menerus di jalan,” ujar Mertha.

Menyoal kesadaran masyarakat membayar pajak, diakui Mertha masyarakat Bima dan Dompu patut diacungi jempol. Meskipun masih ada beberapa wajib pajak yang lalai membayar pajak seperti sejumlah UMKM. 50 persen dari 20 ribu wajib pajak selain PNS, merupakan pelaku UMKM.

Sebenarnya, KPPP Raba Bima sudah berupaya optimal melaksanakan sosialisasi menggali sumber-sumber pendapatan dari wajib pajak. Upaya yang dilakukan yakni melalui surat himbauan dan peringatan serta kunjungan langsung ke UMKM wajib pajak.

Untuk wajib pajak yang bandel memenuhi kewajibannya, KPPP Raba Bima memiliki mekanisme yang sama seperti yang berlaku untuk kantor di bawah Direktorat Jenderal Pajak yaitu bersurat hingga sanksi kurungan.

“Kita sudah punya step-step untuk memproses dari halus sampai penerapan Undang- Undang kurangan badan juga ada,” ujar Mertha. (US)

No comments