Breaking News

Pungutan Prona di Luar APBN bukan Tanggujawab BPN!

Ilustrasi Pungutan Liar. Foto Ist


Bima, Berita11.com— Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima menegaskan pungutan Rp300 ribu yang diduga terjadi di Desa Teke Kecamatan Palibelo untuk pengurusan sertifikat program nasional agraria (Prona) bukan kewenangan BPN. Sebab biaya penerbitan sertifikat Prona ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“BPN tidak tahu penarikan uang. Kita di BPN nol rupiah. Desanya yang menentukan kebutuhan biaya diluar tanggungan negara. Itu kewenangan desa,” kata Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kabupaten Bima, M Hasan SH kepada Berita11.com di BPN Kabupaten Bima, Senin (3/10/2016).

Hasan menjelaskan sebelum melaksanakan program, BPN sudah melakukan sosialisasi kepada  pemerintah desa. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman adanya biaya-biaya tertentu yang harus dibebankan kepada pemohon.

“Bahkan kita undang Kapolres dan Kepala Kejari Bima. Jadi kesepakatan desa bersama masyarakatnya berapa untuk beli pal, meterai dan biaya apa segala,” katanya.

Menurut dia, meskipun Prona Rp0 atau gratis. Masyarakat juga punya kewajiban untuk menyediakan biaya di luar tanggungan APBN. Masyarakat harus bijak dan mencermati kondisi petugas saat berada di lapangan.

“Misalnya ada datang pada saya, nggak mungkin saya nggak kasih minum. Kalau kita siap melayani. Tapi masyarakat juga harus bijak melihat petugas yang bekerja. Sekali lagi itu kesepakatan desa dan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat acara sosialisasi, BPN juga telah menyampaikan penyuluhan kepada peserta terkait kesiapan administrasi yang dibebankan kepada pemohon. Contohnya, seperti dokumen jual-beli dan hibah. “Tanpa itu kita nggak bisa lanjut prosesnya,” jelasnya.

Terkait persoalan di Desa Teke, diakuinya  warga itu telah meminta klarifikasi BPN. Menurutnya, timbulnya masalah karena adanya miskominikasi masyarakat dan pemerintah desa.

“Pendekatan pemerintah desa ke masyarakat kurang. Jadi kejadian seperti ini sering terjadi,” imbuhnya.

Hasan mengungkapkan, ada dua desa yang bermasalah dengan pungutan sertifikat Prona. Saat ini, dalam proses peradilan. Namun dia memastikan BPN tidak terlibat dalam persoalan itu. 

“Desa Melayu dan Desa Bugis kaitan kesepakatan seperti itu. Kami heran jadi sasaran, padahal itu kesepakatan mereka. Saya tegaskan itu bukan kewenangan kami,” tandasnya. (ID)

No comments