Breaking News

Tuntut Penyelesaian Kasus Korupsi, HMI Dompu Seruduk Kejari dan DPRD

Ilustrasi. Ist

Dompu, Berita11.com— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu, Kamis (27/10/2016) berunjuk rasa (Unras) di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu. Massa mendesak pihak Kejari segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan  Anggaran Tambora Menyapa Dunia (TMD) Tahun 2015 yang pernah dilaporkan masyarakat.

Koordinator Lapangan (Korlap) Putra meminta Kejari Dompu  segera menyeret dan mengadili para pejabat mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pemerintah daerah. Selain itu segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan Tambora Menyapa Dunia (TMD).

Ia juga meminta kepada DPRD Dompu agar segera mengevaluasi kinerja Kejari, BPMPD, dan Inspektorat Dompu. Karena belum efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Kepada aparat penegak hukum diminta agar “tidak main mata” dengan palaku korupsi. “Kami juga mendesak Kejari serta Inspektorat agar bekerja keras mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Dompu,” desak Putra.

Puluhan menit setelah massa menggelar orasi Kasi Intel Kejaksaan Dompu, Sulhan SH, langsung menemui massa yang saat itu meminta untuk  berdialog langsung dengan Kajari Dompu, Hasan Kurnia SH.

Akhirnya permintaan massa  tersebut direspon pihak Kejari dengan mengijinkan tiga orang perwakilan masa aksi berdialog dengan Kajari. Tidak diketahui apa saja yang dibahas dalam dialog itu.

Ketua HMI Dompu, Selamat Abadi Sentosa terlihat keluar dari ruangan Kajari langsung menemui massa. Saat itu, dia juga langsung menjelaskan kepada para massa aksi lainya, bahwa Kajari Dompu terkesan hanya bisa berjanji mau selesaikan sejumlah kasus yang menjadi tuntutan massa.

Masa aksi yang merasa kecewa memutuskan untuk meninggalkan kantor Kejari Dompu  dan bergeser menuju kantor DPRD Dompu.  Saat tiba di gedung legislatif, massa  langsung disambut  baik oleh anggota DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan SE  dan Andi Bakhtiar.

Anggota legislatif, Kurnia Ramadhan mengaku bahwa pihaknya sudah kordinasi dengan Pemda dan Kejaksaan terkait persoalan tersebut. “Kami Dewan juga sudah membuat Perda yang baru terkait tatakelola pemerintahan desa. Bahkan kami sudah keluarkan rekomendasi ke Bupati agar segera copot pejabat yg tidak bisa bekerja dan proses hukum bagi yang melanggar aturan,” katanya dihadapan massa.

Hal yang samapun disampaikan Andi Bakhtiar. Dihadapan massa aksi juga, dia mengaku bahwa pihaknya mendukung apa yang menjadi aspirasi dan tututan yang dituangkan HMI.
“Kami sudah agendakan khusus untuk panggil kepala BPMPD guna membahas terkait ADD yang bermasalah. Nanti tanggal 3 November 2016 agenda itu akan berlangsung dan massa aksi juga boleh mengikutinya,” isyarat Andi.

Setelah itu, dua legislator tersebut menandatangani surat pernyataan bahwa pada tanggal 3 November 2016 mendatang, DPRD Dompu akan mengagendakan pertemuan dengan BPMPD Dompu. (SL)

No comments