Breaking News

Warga juga Bersiul soal Mutasi Kepala SMKN 9

Aktivis HMI, Kasmir. Foto Ori Berita11.com


Bima, Berita11.com— Warga Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ikut bersiul soal mutasi Kepala SMKN 9 Kabupaten Bima, Drs Hamka, M.Pd. Mutasi itu dinilai tidak prosedur dan menimbulkan kesan balas dendam politik. Namun hal ini dibantah Pemkab Bima.

Tokoh pemuda Desa Rada, Kasmir menilai mutasi terhadap Kepala SMKN 9, Drs Hamka, M.Pd cacat hukum. Karena bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor.120/5932, 16 Oktober 2015 Tentang  Percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

“Di sana sudah jelas dalam butir 2 mengatur tentang hal itu, sehingga kami menolak mutasi terhadap Kepala SMKN 9 Kabupaten Bima,” ujar Kasmir di Rada, Senin (3/10/2016).

Kasmir mengisyaratkan bersama masyarakat akan menyikapi persoalan mutasi Kepala SMKN 9 Kabupaten Bima. Menurutnya, masyarakat Desa Rada masih menginginkan kepemimpinan Drs Hamka, M.Pd di SMKN 9 Kabupaten Bima. “Kami akan turun lapangan bersama masyarakat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ini,” ujar pria yang juga aktivis HMI ini.

Mengenai penilaian mutasi yang dianggap tidak prosedural, hal tersebut dibantah oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si menegaskan, mutasi dan rotasi tenaga fungsional jajaran Dikmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bima yang dilaksanakan 29 September 2016 lalu sudah prosedural. Kewenangan pengelolaan tenaga fungsional tersebut akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB terhitung 1 Januari 2017.

Dijelaskannya, itu berarti bahwa sebelum tanggal tersebut tetap menjadi kewenangan Bupati Bima. Untuk diketahui bahwa proses mutasi tersebut berlangsung 29 September dan data nama-nama tenaga fungsional disampaikan kepada pemerintah provinsi NTB 30 September. (SK)


No comments