Breaking News

18 Kasus Pertanahan Diselesaikan di Meja Hijau

M. Hasan. Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com— Sebanyak 18 pengaduan masyarakat terkait kasus pertanahan yang diterima Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sejak Januari hingga November 2016 diselesaikan melalui lembaga peradilan.

“Perkara sejauh ini ada 18 kasus. Empat di PTUN sedang jalan. 14 perkara sudah ada putusan dan ada yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Bima,” kata Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara BPN Kabupaten Bima, M. Hasan kepada Berita11.com di kantor BPN setempat.

Hasan tak merinci, 14 kasus yang diproses di PN Bima merupakan pengaduan dari 14 desa. Berdasarkan hasil putusan pengadilan, enam perkara dimenangi BPN dan enam perkara  masih dalam proses peradilan.

Sementara dua gugatan perkara dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO) atau tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Kendati sudah diputuskan menang, namun masih ada yang keberatan dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Enam dalam tahap mediasi dengan alat bukti. Serta ada dua yang diputus NO oleh pengadilan. Ada yang melakukan upaya banding karena tidak puas. Kita sudah masukan memori banding,” sebutnya.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, kasus pertanahan dibagi dalam tiga jenis. Yaitu sengketa tanah, konflik tanah dan perkara tanah.

Untuk penanganan pengaduan yang belum sampai ke pengadilan, oleh BPN dapat diselesaikan dengan cara mediasi antar pihak yang berselisih. Tentunya berdasarkan kajian kasus serta inisiatif baik dari kedua belah pihak.

Namun bila tak ada titik temu, BPN  menyilahkan kedua pihak untuk menyelesaikannya lewat pengadilan. Menurut Hasan, masalah pertanahan yang sering muncul yaitu mengenai sengketa hak kepemilikan antara pihak waris dan pihak hibah.

“Meski kami bukan pihak eksekutor. Hanya sebatas kemampuan kami mediasi saja. Kami tawarkan win-win solution. Kami selesaikan di kantor dan buatkan berita acara perdamaian. Kasus yang banyak itu kepemilikan waris dengan pihak hibah,” ujarnya.

Mengenai konflik horizontal seperti kasus PT Sanggar Agro dan Pegadaian Sape, bukan merupakan kewenangan BPN. Karena tak ada inisiatif damai, BPN menyarankan untuk menempuh jalur peradilan. “Karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai disini. Kita arahkan pada proses hukum saja,” tandasnya. (ID)

No comments