Breaking News

46 Hari tak masuk Kerja, Wabup Dahlan: ASN akan Diproses!

Wabup Dahlan saat Membina ASN Kabupaten Bima. 


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten Bima  terus berkomitmen meningkatkan disiplin aparatur sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Senin, (7/11/2016) di Paruga Nae Woha Pemkab Bima melaksanakan pembinaan disiplin Aparatur Negara (ASN)  meliputi Woha, Belo, Palibelo dan Lambitu.

Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer mengisyaratkan, Pemkab Bima akan tegas terhadap implementasi peraturan tentang disiplin pegawai. ASN yang meninggalkan tugas 46 hari akan ditindak tegas. Sebagai tahap awal, Wabup Dahlan meminta Kepala BKD dan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima agar menginvetarisasi pelanggaraan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010.

“Kalau ada pegawai yang tidak masuk dalam 46 hari, maka terpaksa akan dilakukan tindakan tegas,” isyarat Dahlan seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M Chandra Kusuma, AP.

Tidak hanya regulasi tersebut, Pemkab Bima juga akan menerapkan secara tepat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS. Selama ini, banyak laporan tentang poligami yang dilakukan oleh ASN yang masuk ke meja Bupati dan Wakil Bupati Bima yang harus ditidak lanjuti untuk menjaga citra aparatur.

“Itulah pentingnya dilakukan pembinaan, untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Karena itu, membina pegawai itu bukan hal yang gampang, tetapi harus dilakukan terus-menerus dan tidak boleh ada pembiaran karena ini akan menjadi benaludi dalam birokrasi,” tegas Wabup Dahlan. 
       
Dia meminta seluruh pemangku atau atasan ASN mengawali dan menjadi contoh dalam menegakkan disiplin aparatur.  “Kalau mau mendisiplinkan orang lain maka harus mengawali dari sendiri dan ini dilakukan dengan mengubah karakter atau tabiat yang tidak baik,” katanya.

Wabup Dahlan menambahkan regulasi dan Undang-Undang tentang disiplin ASN sudah sangat jelas dan tegas antara lain Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP 53 Tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.  “Bila UU ASN ini diberlakukan secara tegas menyangkut akumulasi 46 hari ketidakhadiran maka ada kemungkinan pemberhentian PNS berjamaah,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima Drs. H. Abdul Wahab, menjelaskan pembinaan ASN bertujuan  agar peraturan perundang-undangan  yang mengatur pegawai maupun kesejahteraan pegawai diketahui pegawai

Terkait Undang-Undang dan regulasi itu, BKD akan mencoba menginformasikan semua hal yang berkaitan dengan disiplin ASN. “Bersyukur sekali Bupati dan Wabup memiliki komitmen  tinggi untuk meningkatkan disiplin PNS ini. Sebab inilah hal yang sangat penting untuk segera diterapkan,” katanya.

Dikatakan Wahab,  pembinaan disiplin ASN dilaksanakan di beberapa tempat. Upaya itu menegaskan komitmen untuk membentuk profil aparatur yang disiplin dan amanah. Disiplin  dimaknai sebagai kesanggupan dan bersedia mematuhi kewajiban serta menjauhi larangan yang ada.

Intinya  apabila  dilanggar maka akan ada tindakan pendisiplinan berupa sanksi hukum yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran ASN yang bermasalah.

Selain dihadiri 267 kepala SD, SMP dan SMA dari empat kecamatan  menekankan kepada 267 dari Woha, Belo, Palibelo dan Lambitu. Pembinaan ASN di Paruga Nae Talabiu juga dihadiri  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima Drs. H. Abdul Wahab, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tajudin, SH, M.Si dan Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima, Drs. Agussalim, M.Si. (AG)

No comments