Breaking News

Beranikah Pemerintah Membuat Pakta Integritas Perang Terhadap Pungli?

Spanduk Perang Terhadap Pungli yang Dipasang di BKD Kota Bima. Foto Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com— Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sebaiknya membuat pakta integritas terhadap pejabat untuk memerangi potensi praktik pungutan liar (pungli). Demikian saran Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Khaldun, M.Si.

Menurut Ibnu, sesuai hasil riset termasuk dari Kompas, sangat sulit menghindari praktik pungutan liar pada birokrasi. Bahkan birokrasi masuk pada urutan kelima dalam praktik Pungli. Untuk itu, pemerintah daerah sebaiknya membuat proyek contoh (pilot project) pembenahan kelembagaan birokrasi atau SKPD.

“Misalnya kita mau menjemput reformasi, sekarang ini sudah menggunakan E-governance untuk tata kelola. Kami belum melihat aspek revolusioner gagasan-gagasan dari Wali Kota ini hanya berhenti di konseptual saja,” ujar Ibnu kepada Berita11.com di STKIP Taman Siswa Bima, Selasa (15/11/2016).

Dikatakan Ibnu, sejumlah SKPD yang bisa ditetapkan sebagai pilot project pembenahan birokrasi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Bakesbangpol maupun Inspektorat. 

“Sejumlah SKPD tersebut bisa dijadikan pilot untuk membenahi sistemnya seperti apa? Gunakan saja tiga indikator itu misalnya asas kepastian, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaan dan asas akuntabilitas. Tiga aspek itu saja dibenahi dari sejumalah contoh SKPD,” katanya.

Sejumlah SKPD yang menjadi pilot project dapat menjadi modal bagi Wali Kota  dalam melaksanakan audit kinerja untuk membeni birokrasi. “Lalu setelah diaudit diberikan target kerja kepada kepala-kepala atau unsur pimpinan. Lalu dibuat pakta integritas, target yang ingin dicapai,” katanya.

Menurutnya, untuk merumuskan kebijakan itu dibutuhkkan  keberanian dari kepala daerah. Karena implementasinya akan diawasi langsung oleh kepala daerah.

Soal komitmen Pemkot Bima memerangi Pungli, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs H Mahfud, M.Pd memastikan pemerintah memiliki komitmen kuat dalam memerangi Pungli. Itu juga bisa dilihat dari tindaklanjut atau regulasi turunan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bima yang meminta kepada Inspektorat untuk memantau praktik Pungli di lingkup birokrasi.

“Pemerintah Kota (Bima) sudah keluarkan SK yang bertanggungjawab Inspektorat diberikan kewenangan untuk memantau itu  di birokrasi. Tapi yang paling  diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah kota, keterlibatan masyarakat, dimana melihat Pungli? ya laporkan supaya kita tidak main-main lagi dengan yang namanya Pungli. Itulah yang merusak sendi-sendi kehidupan kita,” katanya di BKD, Selasa (15/11/2016).

Mahfud juga meminta setiap elemen masyarakat seperti wartawan, LSM maupun kelompok lain agar melaporkan jika mengetahui praktik Pungli. Diakuinya, sejumlah bagian pelayanan di dalam birokrasi seperti kegiatan mutasi dan pelayanan dokumen kependudukan berpotensi terjadi Pungli.

“Wali Kota sudah mengeluarkan dan meminta Inspektorat melakukan pemantauan dari segi birokrasi. Tapi yang banyak tahu ini masyarakatnya, tapi birokrasinya nggak tau,” katanya.

Mahfud optimis, di Kota Bima nyaris zero praktik Pungli. Hal itu dilihat dari pengetahuan masyarakat dan komitmen Pemkot Bima. 

“Yang namanya Pungli itu banyak di (kegiatan) mutasi, di pencatatan sipil atau di pelayanan. Tapi Kota Bima hal semacam itu nggak ada. Kita juga di setiap kantor sudah membuat peringatan dilarang Pungli,” katanya. (US) 

No comments