Breaking News

Bima tak Aman untuk Investasi, Hotel Kalaki Angkat Kaki

Hotel Kalaki Beach di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Ist


Bima, Berita11.com— Dalam waktu tak lama lagi manajemen hotel Kalaki Beach akan mencabut seluruh investasinya di Bima. Hal ini karena Bima dinilai tidak aman dan nyaman untuk investasi. Investasi hotel tersebut akan dialihkan ke Lombok Tengah bagian selatan.

Komisaris hotel Kalaki Beach, Dedi Kuswenda kepada Berita11.com, mengatakan sebenarnya potensi pariwisata di Bima memiliki nilai jual cukup bagus kendati belum ditunjang infrastruktur memadai. Hanya saja belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

Manajemen hotel Kalaki Beach pernah merasakannya digoyang oleh berbagai isu tak sedap. Bahkan tak sedikit pihak hotel setempat menerima intimidasi sehingga membuat investasi di Bima tidak nyaman. “Saya akan alihkan semua ke Lombok bagian selatan. Di sana lebih bagus dan nyaman. Kalau di sana masyarakat malah ada yang jadi barisan mendukung setiap kegiatan investasi,” katanya kepada Berita11.com di hotel Kalaki Beach.

Tidak hanya dari sikap masyarakat yang tidak mendukung iklim investasi. Menurut mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima ini, regulasi di Bima juga belum bersahabat untuk kegiatan investasi khususnya untuk hotel atau penginapan.

Pertimbangan manajemen mengalihkan investasi ke Lombok Tengah bagian selatan dilihat dari berbagai aspek seperti ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. “Dari pada terus bertahan begini tanpa dukungan buat apa. Lebih baik saya alihkan ke Lombok. Kita sudah survey dan lahannya di sana sudah ada,” katanya.

Soal masalah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan investasi di Kabupaten Bima anggota DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurllah, SE pun bersuara. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bima melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) segera menyikapi persoalan ini. Tidak hanya ancaman investasi pada sektor pariwisata, tetapi juga sektor lain.

“Saya kira kepala daerah harus segera menyikapi duduk bersama dengan legislatif, aKapolres dan anggota FKPD lain,” katanya kepada Berita11.com di Sekretariat DPRD piKabupaten Bima, Jumat (11/11/2016).

Menurut Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini, gangguan terhadap kegiatan investasi adalah ancaman serius terkait masa depan Kabupaten Bima ke depan. Sehingga membutuhkan perhatian seluruh pemangku kebijakan.

“Kami di legislatif pun siap duduk bersama. Kita harus carikan solusi. Jangan sampai investor yang datang semuanya kabur. Ini adalah masalah serius bagi masa depan kita,” ujarnya.

Dikatakannya, sebenarnya banyak investor yang ingin berinvestasi di Bima. Hanya saja tidak bisa masuk karena pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Untuk menyikapi persoalan tersebut kepala daerah bersama FKPD dan legislatif harus menyiapkan berbagai langkah kongkrit.

“Ini tugas semua bagaimana seluruh investor ini bisa merasa aman, tentunya kuncinya bagaimana komunikasi kepala daerah, lembaga dewan, FKPD. Ini harus kita lakukan secara intens, apa langkah-langkah kongkrit yang dikalukan oleh kepala daerah dalam hal ini untuk menjaga (keamanan),” ujar Aminurllah.

Mengenai regulasi yang dihasilkan di Kabupaten Bima sudah cukup bersahabat untuk iklim investasi. Karena legislatif hanya menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat atau DPR RI.

“Kalau regulasi investasi itu dari pusat langsung. Kalau di daerah hanya memberikan rekomendasi bagaimana sesuai regulasi yang ada. Bisa diberikan rekomendasi apabila kondisi masyarakat menerima. Tentunya harus ada langkah-langkah kongkrit tadim” katanya.

Mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam kegiatan investasi, Kepala Bakesbagnpolinmas Kabupaten Bima, Drs Ishaka mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan itu. Salahsatunya melalui upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak terkait.

“Kita intens berkomunikasi dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. bagaimana menemukan solusi terbaik,” katanya kepada Berita11.com, belum lama ini. (US)

No comments