Inspektorat Gelar Rapat Pemutahiran Data

Kegiatan Rapat Pemutahiran Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat.

Sumbawa, Berita11.com— Dalam rangka mengefektif dan mengefisiensikan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Sumbawa menggelar rapat pemutakhiran data, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat. Kegiatan digelar  di aula lantai 3 kantor Bupati Sumbawa, Rabu (30/11/2016).

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah yang memimpin sekaligus membuka rapat tersebut menyampaikan, pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data/LHP penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu agenda rutin Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menjadi tanggungjawab bersama.  Hadirnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah dilatarbelakangi oleh semangat untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah.

Melalui tiga bentuk pengawasan, yaitu pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, agar kebijakan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah dapat berjalan efektif.

Melihat kompleksitas dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini lanjut Wabup, maka kehadiran Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis serta pengawasan terhadap perangkat daerah, merupakan suatu kebutuhan para pemangku kepentingan.

Namun di balik itu, melihat kondisi APIP saat ini masih terdapat berbagai kekurangan, seperti permasalahan independensi, kapabilitas dan bisnis proses. Untuk itu, diperlukan suatu strategi yang mampu menghadirkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

Guna menghadirkan hasil pengawasan penyeleggaraan pemerintahan daerah yang efektif, maka upaya perubahan paradigma pengawasan yang selama ini cenderung bersifat kepatuhan semata menjadi ke arah pengawasan yang berorientasi terhadap capaian pelaksanaan urusan pemerintahan.

Esensi pengawasan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh APIP adalah dalam rangka meyakinkan agar urusan pemerintahan yang telah diotonomikan ke daerah dapat berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

“Kami mengharapkan kepada kita semua, khususnya kepada Apip/Inspektorat Kabupaten Sumbawa, lakukanlah pembenahan internal dalam organisasi, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif,” katanya.

Wabup Mahmud berharap pelaksanaan pemutakhiran data TLHP  dapat menjadi forum untuk mengukur tingkat efektifitas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Apip. “Selain untuk menilai  apakah seluruh SKPD telah konsen dalam menindaklanjuti hasil  Mahmud. (SK)