Breaking News

Pemkab Bima Gelar Uji Kompetensi Pejabat Eselon 2

Kegiatan Mutasi Pejabat Lingkup Pemkab Bima Beberapa Bulan Lalu.


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berupaya meningkatkan kualitas layanan setiap satuan kerja. Untuk itu, 35 pejabat eselon 2 digadang mengikuti uji kompetensi selama tiga pekan mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, Drs H Abdul Wahab menyebutkan, sesuai jadwal sebanyak 18 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon 2) mengikuti uji kompetensi  gelombang pertama mulai tanggal 28 November hingga 2 Desember 2016, sedangkan 17 Pejabat lainnya akan mengikuti ujian pada gelombang kedua 13-16 Desember 2016 di  BKD dan Diklat Provinsi NTB.

Dijelaskannya,  uji kompetensi dan penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan amanat  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Ngara (ASN). Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang menyatakanpengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Dikatakannya, sesuai ketentuan, selain ujian kompetensi, tim asesor akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk menilai  rekam jejak (track record)  pejabat di Kabupaten Bima.

“Bupati mengharapkan pejabat mengikuti uji kompetensi dengan penuh tanggung jawab. Supaya nanti dalam pemberlakuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru tahun 2017 mendatang bisa ditempatkan pejabat sesuai kompetensi masing-masing,” kata Wahab seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M Chandra Kusuma, AP

Wahab menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3) UU ASN, maka ditetapkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini juga sesuai amanat regulasi. Setelah dua tahun menjabat sudah boleh dilakukan evaluasi kinerja. Inilah yang mendasari keikutsertaan para pejabat eselon 2 pada ujian tersebut,” jelasnya.

Sesuai syarat yang diketahui BKD Kabupaten Bima, ujian terdiri dari dua  komponen yaitu aspek managerial dan psikologi serta presentasi dan wawancara terhadap capaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama.

Sebelumnya seperti dilansir Berita11.com, Direktur CEPP STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun, M.Si, mengingatkan Bupati Bima agar melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Ngara. Sistem rekrutmen pejabat harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab berdasarkan hasil uji kompetensi pejabat.

Ibnu menyarankan penempatan pejabat harus berdasarkan kualifikasi kepangkatan, integritas. Setiap pejabat sebaiknya diberikan target kerja yang harus mampu dipenuhi. Jika pejabat yang menduduki jabatan tertentu tidak mampu memenuhi sesuai pakta integritas. Sebaiknya diganti dengan yang layak. (AN) 

No comments