Breaking News

Rakor Kabupaten Layak Anak Rumuskan Tiga Kesepakatan

Rakor Kabupaten Layak Anak di Aula BPPKB Kabupaten Bima, Kamis (24/11/2016)

Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen meningkatkan dukungan pembangunan berbasis anak melalui penyatuan komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal itu juga tergambar dalam  rapat koordinasi Pengembangan Kabupaten Bima Layak Anak (KLA) di aula Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bima, Kamis (24/11/2016).

Kabupaten layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penyatuan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kegiatan Rakor
dibuka oleh Bupati Bima yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakkir M.Sc.  

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakkir M.Sc mengatakan, penyiapan sistem diharapkan mampu mendukung upaya pemenuhan hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal serta terlindung dari berbagai tindak kekerasan dan kriminasi.

Inilah yang mendasari Pemerintah Kabupaten Bima berinisiatif mengembangkan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA),” jelas Muzakkir seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Kamis (24/11/2016).

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir  Indrajaya memaparkan pengembangan daerah memerlukan koordinasi yang lebih intensif terkait pendampingan anak. Selain itu semua stakeholder harus memerhatikan pentingnya dokumen kependudukan bagi anak.
“Oleh karena itu  harus ada kolaborasi pemikiran untuk melakukan aksi bersama,” katanya saat menjadi narasumber pada Rakor.

Dikatakannya, berkaitan dengan tata ruang, Bappeda Kabupaten Bima telah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang di dalamnya telah menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Nantinya di depan kantor Bupati Bima di Kecamatan Woha akan dilakukan pembebasan lahan tambak untuk alun-alun di mana anak bisa bermain. Demikian halnya di beberapa kecamatan lainnya seperti yang tertuang dalam RDTR kecamatan,” katanya.

Pada  kesempatan yang sama, Kabid Perlindungan Anak BPPKB Kabupaten Bima Ir Juhda memaparkan kata kunci kabupaten layak anak adalah pemenuhan 31 hak anak oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kluster yang ada. Untuk itu, semua pihak terkait perlu memantapkan persiapan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan.

Ada tiga poin penting yang dihasilkan pada rapat koordinasi yang menghadirkan lebih dari 30 peserta dari SKPD terkait, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bima, LSM dan beberapa mitra kerja lainnya. Yaitu  mengoptimalkan pengembangan Kabupaten Bima menuju kabupaten layak anak. Untuk mewujudkannya, diharapkan anggota Gugus tugas KLA meningkatkan koordinasi.

Poin lain,  menetapkan bagi satuan kerja satu organisasi masyarakat maupun LSM yang mengalami perubahan data dan informasi serta dukungan dana tentang pengembangan Kabupaten Bima menuju KLA sesuai kluster yang ada. Untuk itu, diharapkan melaporkan secara berkala kepada sekretariat Gugus tugas di BPPKB Kabupaten Bima.

Rakor  juga menetapkan kecamatan Wawo dan Kecamatan Bolo sebagai Kecamatan Layak Anak percontohan.  Selain Asisten II, Rakor juga dihadiri  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima  Rostiati Dahlan, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indrajaya, dan beberapa kepala SKPD. (AN)  


No comments