Breaking News

Kotak Pandora dan Makar



Dalam mitologi Yunani kuno, kotak Pandora merupakan kotak yang indah. Namun ditengah keindahanya, tidak diperbolehkan oleh Dewa bagi seseorang atau siapapun untuk membukanya. Karena dengan dibukanya kotak tersebut, akan bisa membebaskan teror, ketakutan dan berbagai malapetaka lainnya ke dunia.

Mitologi Yunani kuno tersebut, tidak berlebihan jika ditujukan kepada salah satu tindak pidana, yaitu makar. Makar, yang oleh beberapa pakar diartikan sebagai suatu upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dalam suatu negara, merupakan mimpi buruk bagi setiap negara, termasuk Indonesia.  

Tindakan makar ini kembali mencuat di Indonesia, seiring dengan penangkapan dan penetapan beberapa orang menjadi tersangka di awal Desember ini atas tuduhan makar.

Dalam sebuah Negara dengan pemerintahan yang sah sebagai salah satu dari elemen terbentuknya 
Negara, makar merupakan perbuatan yang sangat tidak diinginkan. Tidak diinginkan disini maksudnya adalah relatif. Jika negara tersebut merupakan negara yang didalamnya terdapat pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai humanis yang sesuai konstitusi sehingga mampu membawa kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyatnya, maka posisi makar disini adalah tidak bisa ditoleransi. Disinilah posisi makar itu diibaratkan sebagai kotak Pandora yang terbuka. Sebaliknya, jika negara yang bersangkutan didalamnya terdapat pemerintahan yang lalim, tirani, diktator, dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, maka posisi makar disini adalah bisa ditoleransi, karna semata-mata ingin membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kelangsungan hidup rakyatnya bagi pelaku makar.

Indonesia pasca keruntuhan era Orde Baru, tepatnya adalah era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, merupakan bangsa yang mulai merangkai hidup setelah mengalami mimpi buruk di era sebelumnya. Hal ini ditandai dengan revitalisasi nilai Demokrasi yang terkristal dalam penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, kemudian memperkuat konsep  rechstaat via amandemen UUD 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika dalam prosesnya ada unsur makar didalamnya, maka jelas posisi makar disini adalah sebagai kotak pandora yang mampu menghadirkan malapetaka jika ada upaya dari segelintir orang untuk mencoba membuka kotak tersebut.

Makar dalam Hukum Pidana Indonesia
Makar dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 87, Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP. Pasal 87 KUHP mengatur tentang bagaimana suatu perbuatan itu dikatakan sebagai upaya makar yaitu apabila ada niat yang dilanjutkan dengan adanya permulaan pelaksanaan dari niat itu. Sedangkan dalam Pasal 107 dan 110 KUHP makar dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan ancaman pidana selama lima belas tahun, sedangkan untuk pemimpin dan pengatur makar ancaman hukumannya lebih berat yakni dua puluh tahun penjara.

Bila mengacu pada beratnya ancaman pidana (strafsoort) yang diancamkan pada perbuatan makar tersebut, dapat dikategorikan makar merupakan kejahatan yang serius karena mampu membawa dampak destruktif bagi kelangsungan negara dan pemerintahan yang sah. 

Oleh karena sifatnya yang sangat serius, maka tindak pidana makar dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik formil. Jan Remmelink salah satu pakar hukum pidana asal Belanda mengartikan delik formil adalah delik atau tindak pidana yang dapat dikenakan pidana walaupun akibat dari delik tersebut belum terwujud. Artinya, walaupun delik tersebut baru pada tahap perencanaan dan belum terwujud dalam suatu perbuatan maka pelaku perencanaan makar bisa dikenakan pidana. Berbeda dengan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat dari tindak pidana harus terwujud dalam tindakan nyata baru kemudian pelaku dapat dikenakan pidana.

Potensi a Buse of Power
Walaupun niatnya baik, yakni proteksi negara atau pemerintahan yang sah dari kekuatan yang sengaja ingin menggulingkannya (makar), sesungguhnya delik formil sangat berpotensi melahirkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power) serta pelanggaran terhadap HAM oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Hal ini dikarenakan pemerintah bebas menafsirkan perbuatan seseorang atau kelompok tertentu yang disangka makar, mengingat Pasal 87, Pasal 107 dan dan Pasal 110 KUHP ini bersifat multi tafsir. Pasal yang multi tafsir yang lazim dikenal dengan istilah “Pasal Karet” ini jelas melanggar asas Lex Scripta (tertulis), asas Lex Sricta (jelas dan ketat) dan asas Lex Certa (cermat dan rinci) dalam pembuatan Undang-Undang.

Fenomena di atas jelas sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang dicanangkan bersama, karena pada awal reformasi UU dengan karakteristik yang sama, yaitu UU No 11/Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang dipergunakan oleh rezim Orde Baru sebagai senjata untuk membungkam lawan politiknya telah dicabut dengan UU Nomor 26 Tahun 1999. Dengan masih dianutnya delik formil dalam tindak pidana makar di sistem hukum pidana kita, kekhawatiran sebagian masyarakat tentang adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah adalah dalam batas kewajaran.

Delik Makar Dalam Rancangan KUHP
Mengingat sifat yang melekat pada delik makar ini sebagai delik formil, sudah selayaknya pada KUHP yang akan datang agar mengganti delik formil ini menjadi delik materil, sehingga dapat menghindari terjadinya a buse of power oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan kritik. Tindakan ini perlu dilaksanakan, agar jangan sampai kotak pandora ini sendiri dibuka oleh pemerintah, bukan para pelaku makar. Sebab, jika kotak pandora ini dibuka oleh pemerintah, jauh lebih berbahaya dibanding jika kotak tersebut dibuka oleh pelaku makar diluar pemerintah.(*)



Penulis adalah Dosen  STKIP Taman Siswa Bima/ contact/email: ady_irawan03@ymail.com   

No comments