Breaking News

SPJ Telat, SDM SKPD Sama-sama Payah dengan Aparatur Desa

Hasan Basri. Foto Ori Berita11.com


Sumbawa, Berita11.com— Membelanjakan anggaran merupakan hal yang mudah dilakukan oleh aparatur pemerintah. Namun sebaliknya, menyelesaikan laporan pertanggujawaban penggunaan anggaran masih merupakan hal rumit. Itu terjadi di Kabupaten Sumbawa.

13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 157 desa di Kabupaten Sumbawa telat menyampaikan laporan pertanggujawaban anggaran atau SPJ. Itu diketahui dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat terhadap seluruh SKPD dan pemerintah desa pada Agustus hingga November 2016.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H Hasan Basri menyatakan, lambannya SKPD dan pemerintah desa menyampaikan SPJ disebabkan SDM yang payah. Inti persoalannya didominasi keterlambatan pembuatan laporan kegiatan fisik dan setoran pajak. “Kita akan menyikapi masalah ini dengan surat teguran,” isyarat Hasan kepada Berita11.com di Sumbawa.

Menurutnya, persoalan lain masalah SPJ juga disebabkan hampir  instansi terkait kurang mengawasi dan mendampingi SKPD dalam menyusun perencanaan dan pembuatan laporan keuangan. “Kami mendorong pihak terkait agar masalah serupa tidak terjadi lagi,” katanya.

Hasan mengisyaratkan, Inspektorat akan menggandeng BPMDes, Dinas Pendidikan Nasional dan Kantor Pajak untuk mendorong kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan sekolah. (SK)

No comments