Breaking News

Bupati Bima Berkomitmen Berantas Pungli, ini Skuad Tim Saber

Salah Satu Unit Layanan Publik di Kabupaten Bima. Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten Bima memiliki komitmen yang sama memberantas praktik pungutan liar (Pungli). Komitmen itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri Nomor 188.45/039/001/2017, tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan (Saber) Pungli Kabupaten Bima.

Sesuai SK Bupati Bima, skuad Tim Saber Kabupaten Bima yaitu  Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai Penanggung Jawab, Forkopimda dan Sekda Kabupaten Bima sebagaiTim Asistensi, Akademisi  Adi Erawan, SH, MH (STKIP Taman Siswa Bima) dan Ahmad Yasin, SH (STIH Muhammadiyah Bima) sebagai Kelompok Ahli, Waka Polres Bima sebagai Ketua Pelaksana, Inspektur Daerah Kabupaten Bima dan Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Bima sebagai Wakil Ketua I dan II.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos, menyebutkan, ruang lingkup pengawasan pungutan liar meliputi layanan perizinan yaitu  IMB, ijin gangguan (HO), ijin trayek, ijin pertambangan, ijin perhubungan darat, laut dan udara,   hibah dan bantuan sosial, pemotongan dana bantuan sosial, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan.

Selain itu,  pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap, dana BOS, uang makan guru, pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa, penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, pelayanan pada administrasi manunggal satu atap(SAMSAT),perencanaan pengadaan barang dan jasa, penentuan pemenang, dan serta kegiatan lainnya yang berpotensi atau memiliki resiko penyimpangan.


Ia menjelaskan pembentukan Satgas mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri  tahun 2016   Nomor 180/3935/SJ, Tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nomor 5 Tahun  2016, Tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. 

Pembentukan Satgas bertujuan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mengedepankan prinsip, cepat, efektif, dan bebas dari praktik pungutan liar.

“Sehingga perlu dibentuk unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar di lingkup Pemkab Bima,” jelas Armin.

Sementara tugas-tugas Satgas yaitu menyusun dan merumuskan rencana kegiatan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di lingkup Pemkab Bima, melakukan tindakan pengawasan, pemantauan dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar dan penyimpangan lainnya, melakukan inventarisasi dan identifikasi area dan aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rentan terjadi praktek pungutan liar.

Selain itu menyiapkan dan mengoordir  pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar, menerima pengaduan terjadinya pungutan liar dan mengkoordinasikan tindak lanjutnya kepada instansi terkait; merekomendasikan pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pungutan liar  atau pungutan lain yang dapat menurunkan citra dan wibawa pemerintahan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secaa berkala paling lambat  tiga  bulan berikutnya.

“Sumber dana kegiatan Satgas dibebankan pada APBD Kabupaten Bima melalui anggaran di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima,” katanya.

sementara Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri berharap
 semua elemen masyarakat terutama pers dapat mengawal kegiatan tim Satgas Pungli.  “Diharapkan kepada ASN di lini-lini pelayanan agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengutamakan pelayanan dan tidak melakukan Pungli,” harapnya seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos. (AN/*)


No comments